JAKARTA, KOMPAS.com - Posisi Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan DPP Partai Golkar yang sebelumnya dipegang Yorrys Raweyai kini dipegang Eko Wiratmoko.
Ketua Bidang Organisasi dan Daerah DPP Partai Golkar Freddy Latumahina dalam konferensi pers menyampaikan bahwa ada sejumlah aspek yang menjadi latar belakang revitalisasi kepengurusan.
Aspek itu antara lain mulai dari pindah partai, tidak aktif selama tiga bulan berturut-turut, direposisi, serta seseorang yang pernah mendapat teguran namun tetap mengulangi perbuatannya berturut-turut.
"Dari poin ini silakan Anda menilai. Itu kriteria yang digunakan Ketua Umum (Setya Novanto) untuk revitalisasi yang diamanatkan oleh rapimnas," ujar Freddy seusai rapat pleno internal di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Rabu (11/10/2017).
(Baca juga: Golkar Resmi Perkenalkan Eko Wiratmoko sebagai Pengganti Yorrys)
Di samping itu, Partai Golkar juga tengah fokus mencapai target-target politiknya jelang Pilkada Serentak 2018 dan Pemilu 2019.
Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Idrus Marham menegaskan, kekuatan Partai Golkar adalah sistem, bukan pada sosok atau figur. Namun, sistem tersebut baru bisa berjalan apabila ada taat asas.
Adapun seluruh program kerja hanya bisa dilaksanakan jika ada soliditas dalam partai. Ini sesuai dengan doktrin karya kekaryaan yang diemban partai.
"Untuk bisa menjadi sahabat rakyat, Golkar konsisten pada karya kekaryaan. Untuk melakukan karya kekaryaan ini Golkar harus solid," kata Idrus.
Sementara itu, Eko Wiratmoko mengaku posisi Korbid Polhukam cukup berat baginya. Apalagi Eko baru saja bergabung dengan Golkar.
Ia menuturkan, amanah telah disampaikan Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto kepadanya untuk melakukan seleksi calon-calon legislatif.
"Ya ini kepercayaan. Harus kami laksanakan dengan baik. itu saja," tutur mantan Sekretaris Menko Polhukam di era Luhut Pandjaitan tersebut.