Politisi PKS Duga Manuver Politik Panglima Dapat Restu Presiden - Kompas.com

Politisi PKS Duga Manuver Politik Panglima Dapat Restu Presiden

Kompas.com - 07/10/2017, 12:25 WIB
Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PKS, Nasir Jamil.KOMPAS.com/Indra Akuntono Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PKS, Nasir Jamil.

JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Nasir Djamil, menduga manuver politik Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo telah mendapatkan restu dari Presiden Joko Widodo.

Sebab, demikian Nasir, langkah-langkah Panglima yang dianggap berpolitik oleh sejumlah pihak sepertinya tak dihentikan oleh Presiden Jokowi.

Nasir juga menyinggung pernyataan Presiden dalam peringatan Hari Ulang Tahun TNI agar TNI tak masuk politik praktis.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden menekankan bahwa dirinya adalah panglima tertinggi angkatan laut, darat, dan udara.

Nasir melihat pernyataan Presiden Jokowi tersebut menegaskan bahwa Gatot merupakan anak buahnya.

Baca: Panglima TNI: Sekarang Presidennya Bingung

"Jangan-jangan memang Jokowi sudah memberikan restu terhadap yang disampaikan panglima. Kita kan enggak tahu," kata Nasir dalam diskusi di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (7/10/2017).

Ia menduga, Jokowi justru mempersiapkan Gatot sebagai calon pendampingnya di Pilpres 2019. Sebab, figur tersebut hingga saat ini belum terlihat.

Bisa saja, kata dia, Gatot diminta untuk mendekati kelompok masyarakat tertentu. Apalagi, ada kecenderungan persepsi Jokowi tidak dekat dengan umat Islam.

"Dia sebagai anak buah Presiden. GN (Gatot Nurmantyo, Red) bertanggungjawab kepada presiden," tutur Anggota Komisi III DPR itu.

Senada dengan Nasir, Pakar komunikasi politik Universitas Paramadina Hendri Satrio menuturkan, jika langkah-langkah Gatot dilarang Jokowi, pasti peringatan akan terlebih dahulu disampaikan.

Baca: Setelah Pensiun, Popularitas Gatot Nurmantyo Dinilai akan Meredup

Di samping itu, setelah Jusuf Kalla memutuskan tak akan maju lagi pada Pilpres berikutnya, nama demi nama muncul ke permukaan.

"Kalau memang dilarang, itu pasti Presiden akan melarang itu. Tapi ini seperti mengizinkan panglima melakukan manuver itu," tuturnya.

Ia kemudian menyinggung nama-nama lainnya yang juga dikaitkan dengan posisi calon wakil presiden untuk 2019, seperti Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

"Coba kita lihat. Gatot narik Islam, Tito narik Islam, Sri Mulyani narik pajak gede banget. Saya rasa konstelasi semua ini ada sutradaranya," ujar Hendri.


EditorPascal S Bin Saju
Komentar

Close Ads X