Panglima TNI: Sekarang Presidennya Bingung... - Kompas.com

Panglima TNI: Sekarang Presidennya Bingung...

Kompas.com - 07/10/2017, 07:58 WIB
Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menganggap polemik ribut-ribut soal pembelian senjata oleh institusi non-militer adalah bentuk dari proxy war yang sering dirinya khawatirkan. Hal itu diungkapkan Gatot di Gedung Pusat Dakwah Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Jakarta, Jumat (6/10/2017).KOMPAS.com/ MOH NADLIR Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menganggap polemik ribut-ribut soal pembelian senjata oleh institusi non-militer adalah bentuk dari proxy war yang sering dirinya khawatirkan. Hal itu diungkapkan Gatot di Gedung Pusat Dakwah Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Jakarta, Jumat (6/10/2017).

JAKARTA, KOMPAS.com - Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengungkapkan bahwa Presiden Joko Widodo saat ini sedang bingung. Sebab, banyak aturan yang tak bisa dipangkas karena kewenangannya dibatalkan Mahkamah Konstitusi (MK).

"Sekarang Presidennya bingung. Banyak sekali peraturan. Begitu Mendagri (Tjahjo Kumolo) memapras 3000 aturan, MK bilang enggak boleh. Bingung," kata Gatot di Gedung Pusat Dakwah Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Jakarta, Jumat malam (6/10/2017).

Alhasil, kata Gatot Presiden Jokowi pun mengeluh. Alasannya, tak lain karena kewenangan Mendagri untuk memangkas Peraturan Daerah (Perda) Provinsi tersebut dibatalkan MK.

"Akhirnya bingung sekarang. Pak Jokowi ngomong sama saya, dikurangi sama MK enggak boleh (membatalkan Perda)," ujar Gatot.

Baca: Mendagri Bakal Perluas Kewenangan Inspektorat Daerah

Meski mengatakan pemerintah sedang kesusahan untuk memangkas sejumlah aturan yang ada. Namun di lain sisi Gatot justru menyindir aturan di Tanah Air yang justru dibeli.

"Saya ceramah di kampus. Saya tanya, kalau suatu saat kamu punya negara, negaranya ekuator, kemudian dalam kondisi krisis, penduduknya bakal kelaparan, melihat Indonesia apa yang akan dilakukan?" tanya Gatot.

"Mahasiswanya cerdik, saya beli Undang-undang pak. Caranya? Kitab Undang-undang kan bisa kita beli, mahasiswa yang bilang seperti itu," tutup dia.

Diketahui, MK memutuskan bahwa frasa "Perda provinsi dan" yang tercantum dalam Pasal 251 Ayat 7, serta Pasal 251 Ayat 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah, bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 

Baca: Putusan MK Cabut Kewenangan Mendagri Batalkan Perda Provinsi

Ini merupakan putusan MK atas uji materi Nomor 56/PUU-XIV/2016 terkait pembatalan perda oleh gubernur dan menteri.

Pemohon mengajukan uji materi terhadap Pasal 251 Ayat 1, 2, 7 dan 8 UU Nomor 23 Tahun 2014. Dengan adanya putusan MK ini, maka Menteri Dalam Negeri tidak lagi bisa mencabut perda provinsi. 

MK dalam pertimbangannya mengacu pada Putusan Nomor 137/PUU-XIII/2015 yang diterbitkan pada 5 April 2017 lalu.

Baca: Baru 5 Menit Jalan dari Bandara, Mobil Jokowi Berhenti Mendadak

Dalam putusan Putusan Nomor 137/PUU-XIII/2015 itu disebutkan bahwa Pasal 251 Ayat 2, 3, dan 4 UU Pemda sepanjang mengenai perda kabupaten/kota bertentangan dengan UUD 1945.

Dalam putusan itu juga MK menyatakan, demi kepastian hukum dan sesuai dengan UUD 1945 menurut Mahkamah, pengujian atau pembatalan perda menjadi ranah kewenangan konstitusional Mahkamah Agung.


EditorDian Maharani
Komentar

Terkini Lainnya

Bayi Usia 10 Hari Ini Torehkan Sejarah di Kongres AS

Bayi Usia 10 Hari Ini Torehkan Sejarah di Kongres AS

Internasional
Cerita Penjual 'Es Kepal Milo' yang Berdiri 8 Jam Melayani Pembeli

Cerita Penjual "Es Kepal Milo" yang Berdiri 8 Jam Melayani Pembeli

Megapolitan
Prabowo Sering Ajak Anies Ngobrol, tetapi Bukan soal Cawapres...

Prabowo Sering Ajak Anies Ngobrol, tetapi Bukan soal Cawapres...

Nasional
Kesalahan Warga Setiap Kali Melihat Lokasi Kejahatan...

Kesalahan Warga Setiap Kali Melihat Lokasi Kejahatan...

Megapolitan
Calon Jemaah Haji yang Wafat sebelum Berangkat Kini Bisa Digantikan Keluarganya

Calon Jemaah Haji yang Wafat sebelum Berangkat Kini Bisa Digantikan Keluarganya

Nasional
Di Persidangan, Bos First Travel Akan Beberkan soal Aset yang Dibekukan

Di Persidangan, Bos First Travel Akan Beberkan soal Aset yang Dibekukan

Nasional
Rela Antre Berjam-jam demi 'Es Kepal Milo' yang Viral di Medsos...

Rela Antre Berjam-jam demi "Es Kepal Milo" yang Viral di Medsos...

Megapolitan
Elektabilitas Ridwan Kamil-Uu Turun di Survei Indo Barometer, Apa Sebabnya?

Elektabilitas Ridwan Kamil-Uu Turun di Survei Indo Barometer, Apa Sebabnya?

Nasional
Unjuk Rasa, Massa di Aceh Tuntut Eksekusi Cambuk Tetap Digelar di Ruang Terbuka

Unjuk Rasa, Massa di Aceh Tuntut Eksekusi Cambuk Tetap Digelar di Ruang Terbuka

Regional
Banyak Penumpang Southwest Tak Pakai Masker Oksigen dengan Benar

Banyak Penumpang Southwest Tak Pakai Masker Oksigen dengan Benar

Internasional
Ini yang Harus Dilakukan Jokowi agar Pemangkasan 14 Proyek Tak Jadi Titik Lemah

Ini yang Harus Dilakukan Jokowi agar Pemangkasan 14 Proyek Tak Jadi Titik Lemah

Nasional
Mengamuk dan Melukai 3 Warga, Seekor Kerbau Ditembak Polisi

Mengamuk dan Melukai 3 Warga, Seekor Kerbau Ditembak Polisi

Regional
5 Pengakuan Bimanesh soal Fredrich dan Kejanggalan Perawatan Setya Novanto

5 Pengakuan Bimanesh soal Fredrich dan Kejanggalan Perawatan Setya Novanto

Nasional
Tahap Dua Penataan Tanah Abang, dari Blok G hingga 'Skybridge'

Tahap Dua Penataan Tanah Abang, dari Blok G hingga "Skybridge"

Megapolitan
Penutupan Sense Karaoke di Mangga Dua yang Berjalan Tanpa Perlawanan

Penutupan Sense Karaoke di Mangga Dua yang Berjalan Tanpa Perlawanan

Megapolitan

Close Ads X