Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Hati-hati Kepala Desanya Ditangkap, Saya Enggak Nakut-Nakuti

Kompas.com - 04/10/2017, 16:44 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengingatkan kepala desa untuk berhati-hati dalam menggunakan dana desa.

Jokowi menyebutkan, sampai saat ini ada 900 desa yang bermasalah dalam mengelola dana desa yang diberikan pemerintah pusat setiap tahunnya.

"Hati-hati. Kepala desanya ditangkap. Saya enggak nakut-nakuti," kata Jokowi saat bersilaturahim dengan masyarakat di Desa Muruy, Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang, Banten, Rabu (4/10/2017).

Jokowi mengatakan, selama tiga tahun, pemerintahannya sudah mengucurkan dana desa sebesar Rp 127 triliun.

Baca: Jokowi Janji Dana Desa Dipakai untuk Perpustakaan

Dana desa juga selalu meningkat dari Rp 20 triliun di tahun pertama, menjadi Rp 40 Triliun di tahun kedua dan Rp 60 Triliun di tahun ketiga.

Dana tersebut dibagikan ke 74.000 desa yang ada di Indonesia.

"Setiap desa tahun pertama kira-kira Rp 300 juta-an, tahun kedua Rp 600 juta-an, tahun ketiga 800 juta-an. Dapat uang segitu gedenya, kalau tidak beri kesejahteraan di desa itu pasti ada yang salah. Ada sesuatu pasti di situ," kata Jokowi.

Mantan Wali Kota Solo ini juga berharap dana desa yang diberikan pemerintah bisa tetap berada di desa, tidak kembali lagi ke pusat.

Oleh karena itu, Jokowi meminta agar setiap pembangunan proyek infrastruktur bisa menggunakan bahan baku hingga sumber daya manusia yang ada di desa.

Baca: Jokowi: Ini Kegiatan Apa Sih? Hasilnya Tidak Jelas

Jokowi mengatakan, dana desa bisa digunakan untuk membangun jalan, jembatan, embung, hingga irigasi.

"Yang tidak boleh hanya satu. Jangan ada yang ngantongi untuk kepentingan pribadi," tegas Jokowi.

Kompas TV Presiden Panglima Tertinggi, Apa Maknanya?


Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

Nasional
Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

Nasional
Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

Nasional
Hari Ke-6 Pemberangkatan Haji, 41.189 Jemaah Asal Indonesia Tiba di Madinah

Hari Ke-6 Pemberangkatan Haji, 41.189 Jemaah Asal Indonesia Tiba di Madinah

Nasional
UKT Naik Bukan Sekadar karena Status PTNBH, Pengamat: Tanggung Jawab Pemerintah Memang Minim

UKT Naik Bukan Sekadar karena Status PTNBH, Pengamat: Tanggung Jawab Pemerintah Memang Minim

Nasional
Di APEC, Mendag Zulhas Ajak Jepang Perkuat Industri Mobil Listrik di Indonesia

Di APEC, Mendag Zulhas Ajak Jepang Perkuat Industri Mobil Listrik di Indonesia

Nasional
Biaya UKT Naik, Pengamat Singgung Bantuan Pendidikan Tinggi Lebih Kecil dari Bansos

Biaya UKT Naik, Pengamat Singgung Bantuan Pendidikan Tinggi Lebih Kecil dari Bansos

Nasional
Penuhi Kebutuhan Daging Sapi Nasional, Mendag Zulhas Dorong Kerja Sama dengan Selandia Baru

Penuhi Kebutuhan Daging Sapi Nasional, Mendag Zulhas Dorong Kerja Sama dengan Selandia Baru

Nasional
UKT Naik, Pengamat: Jangan Sampai Mahasiswa Demo di Mana-mana, Pemerintah Diam Saja

UKT Naik, Pengamat: Jangan Sampai Mahasiswa Demo di Mana-mana, Pemerintah Diam Saja

Nasional
Profil Mayjen Dian Andriani, Jenderal Bintang 2 Perempuan Pertama TNI AD

Profil Mayjen Dian Andriani, Jenderal Bintang 2 Perempuan Pertama TNI AD

Nasional
Status Gunung Ibu di Halmahera Meningkat, Warga Dilarang Beraktivitas hingga Radius 7 Kilometer

Status Gunung Ibu di Halmahera Meningkat, Warga Dilarang Beraktivitas hingga Radius 7 Kilometer

Nasional
Anies Mau Istirahat Usai Pilpres, Refly Harun: Masak Pemimpin Perubahan Rehat

Anies Mau Istirahat Usai Pilpres, Refly Harun: Masak Pemimpin Perubahan Rehat

Nasional
Istana Disebut Belum Terima Draf Revisi UU Kementerian Negara

Istana Disebut Belum Terima Draf Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Grace dan Juri Jadi Stafsus, Ngabalin Sebut Murni karena Kebutuhan Jokowi

Grace dan Juri Jadi Stafsus, Ngabalin Sebut Murni karena Kebutuhan Jokowi

Nasional
Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com