Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPK Usulkan Anggaran Pengawasan Dana Desa untuk Inspektorat

Kompas.com - 05/09/2017, 18:49 WIB
Estu Suryowati

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mengusulkan kepada Kementerian Keuangan untuk mengalokasikan anggaran pengawasan dana desa.

Deputi Bidang Pencegahan KPK Pahala Nainggolan mengatakan, empat tahun berjalan, tidak ada alokasi anggaran untuk pengawasan dana desa.

Anggaran tersebut perlu dialokasikan untuk mendukung operasional inspektorat kabupaten atau instansi di daerah yang membantu kepala desa dalam pengelolaan dana desa.

"Jadi sekarang tidak ada komponen anggaran pengawasan. Diasumsikan inspektorat bisa jalan sendiri, aparat penegak hukumnya bisa jalan sendiri, ya tidak mungkin," kata Pahala, saat ditemui usai rapat dengar pendapat dengan Komite I DPD RI, Jakarta, Selasa (5/9/2017).

Baca: Anggaran untuk Pengawasan Dana Desa Akan Ditingkatkan

Saat ini, inspektorat kabupaten sudah memiliki beban kerja yang besar.

Ada 31 tugas pengawasan inspektorat, di antaranya melakukan kajian terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), laporan keuangan kabupaten, serta penguatan sistem.

"Tambah periksa dana desa. Yang kami dapati di lapangan, itu tidak mungkin bisa dilakukan," kata Pahala.

Selain tugas yang banyak, jumlah inspektorat kabupaten juga tidak sebanding dengan beban kerjanya.

Saat ini, baru ada 16.000 inspektorat kabupaten dari jumlah ideal 46.000.

"Jadi sudah kurang orang. Kedua, tugasnya banyak. Ketiga, ketambahan tugas baru memeriksa dana desa. Dan, pemeriksaan dana desa itu mahal (operasionalnya)," ujar Pahala.

Baca juga: Dana Desa Diharapkan Tak Melulu untuk Bangun Infrastruktur

Ia mengatakan, kemungkinan besar DPD RI juga akan mengajukan usulan ini ke Kementerian Keuangan.

Sementara itu, mengenai besaran alokasi anggaran, dia memperkirakan sekitar satu hingga tiga persen dari APBD.

"(Sumber) dananya bukan dari dana desa, tetapi APBD," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Prabowo: Kita Timnya Jokowi, Kita Harus Perangi Korupsi

Prabowo: Kita Timnya Jokowi, Kita Harus Perangi Korupsi

Nasional
Freeport Indonesia Berbagi Bersama 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa

Freeport Indonesia Berbagi Bersama 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa

Nasional
Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelang Arus Mudik-Balik

Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelang Arus Mudik-Balik

Nasional
Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Nasional
Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Nasional
Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Nasional
Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Nasional
Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Nasional
Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com