Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PDI-P Klaim Paling Solid Dukung Jokowi

Kompas.com - 30/09/2017, 12:21 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) mengklaim sebagai partai politik yang paling solid mendukung pemerintahan Joko Widodo.

Klaim ini didasarkan pada survei yang dirilis Center for Strategic and International Studies (CSIS) pertengahan September lalu. Survei tersebut menunjukkan, sebanyak 82,94 kader dan simpatisan PDI-P menyatakan dukungannya kepada Jokowi.

"Ini terbesar dibandingkan partai yang lain," kata Hasto dalam rapat koordinasi bidang pariwisata tingkat nasional DPP PDI-P, di Kantor DPP PDI-P, Jakarta, Sabtu (30/9/2017).

Hasto mendorong partai politik pendukung pemerintah lainnya bisa terus merapatkan barisan sehingga kader dan simpatisannya ikut solid mendukung Jokowi.

Selain PDI-P, saat ini Jokowi didukung oleh Partai Golkar, Partai Nasdem, Partai Hanura, PAN, PKB dan PPP.

"Kami mendorong parpol pendukung pemerintah lainnya ikut mencapai hasil yang sama," kata Hasto.

"Karena pemerintah yang pro rakyat, pemerintahan dengan tradisi blusukan sebagaimana dilakukan Pak Jokowi, sebagai tradisi kepemimpinan marhaen, itu dapat kita gelorakan bersama-sama," ucap dia.

(Baca juga: Upaya Memenangkan Pilkada 2018, PDI-P Minta Kadernya Terjun ke Masyarakat)

Hasto menegaskan, selama tiga tahun kepemimpinannya, sudah banyak yang dicapai oleh Jokowi, termasuk dalam sektor pariwisata.

Berbagai infrastruktur seperti jalan tol, pelabuhan hingga bandara dibangun untuk mendukung pariwisata di berbagai daerah di Indonesia.

"Dengan rapat koordinasi bidang ini, maka kita tampilkan seluruh ekspresi kebudayaan agar politik pariwisata itu bertitik tolak dari keindahan Nusantara kita. Dari kekayaan budaya yang kita miliki. Bukan mengkopi dari budaya Barat," ujarnya.

Sementara, Ketua bidang Pariwisata DPP PDI-P Wiryanti Sukamdani mengatakan, pembangunan pariwisata di daerah akan mampu menghasilkan pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD), mampu menyumbang Produk Domestik Bruto (PDB).

Pariwisata juga mampu berkontribusi sebagai penghasil devisa negara, mengentaskan kemiskinan di daerah, dan mampu menciptakan akulturasi budaya di daerah.

"Rakorbid ini dapat dijadikan sarana mendorong pembangunan pariwisata diseluruh wilayah Indonesia," ujar dia.

Dalam rapat ini, PDI-P mengundang Menteri Pariwisata Arief Yahya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dan Kepala Badan Ekonomi Kreatif sebagai pembicara.

Rapat diikuti oleh sekitar 310 orang peserta yang meliputi unsur fungsionaris DPP, DPD dan DPC PDI-P, anggota DPR, hingga sejumlah kepala daerah.

Kompas TV PDI-P Ingin Beri Dukungan Efektif untuk Presiden
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Nasional
Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasional
Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Nasional
KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

Nasional
Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

Nasional
Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Nasional
Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Nasional
Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Nasional
Menlu Sebut Judi 'Online' Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Menlu Sebut Judi "Online" Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Nasional
PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi 'Effect'

PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi "Effect"

Nasional
Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Nasional
Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Nasional
Ikut Kabinet atau Oposisi?

Ikut Kabinet atau Oposisi?

Nasional
Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Nasional
Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com