Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Nurdin: Saya Yakin Novanto Tak Akan Mengorbankan Golkar

Kompas.com - 27/09/2017, 17:04 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Harian Partai Golkar Nurdin Halid meyakini Ketua Umumnya Setya Novanto akan legowo dalam menyikapi rekomendasi tim kajian elektabilitas Golkar.

Dalam rekomendasi tersebut, Novanto disarankan menunjuk Pelaksana Tugas (Plt) untuk menggantikan tugasnya menjalankan roda partai.

Sebab, dalam rekomendasi tersebut dinyatakan elektabilitas Golkar terjun bebas setelah Novanto ditetapkan tersangka kasus dugaan korupsi proyek e-KTP oleh KPK.

Sebagai Ketua Umum Golkar, Novanto berhak menyetujui atau menolak rekomendasi tersebut.

"Saya yakin ketua umum pasti akan mengambil langkah terbaik bagi dirinya dan organisasi. Saya yakin Setya Novanto tidak akan mengorbankan Partai Golkar untuk kepentingan pribadinya. Itu saya punya keyakinan," kata Nurdin di Senayan, Jakarta, Rabu (27/9/2017).

(baca: Rekomendasi Novanto Nonaktif Ketum Dibacakan di Rapat Harian Golkar)

Terlebih, Golkar akan menghadapi berbagai agenda politik besar seperti pilkada 2018 dan pemilu 2019.

Namun demikian, Nurdin mengaku tak ada pihak di Golkar yang berupaya mendesak Novanto agar segera menunjuk Plt.

"Begini, pertama kita tidak boleh menzalimi Pak Novanto, tidak boleh. Tapi kemudian kami tidak boleh membiarkan Golkar terus menerus menghadapi situasi yang memungkinkan Golkar bisa terpuruk. Sementara waktu kami menghadapi pileg dan pilpres semakin dekat," lanjut dia.

(baca: Agung Laksono Bantah Golkar Bakal Tunjuk Plt Gantikan Setya Novanto)

Rekomendasi tersebut sudah diserahkan kepada Novanto oleh Sekretaris Jenderal Golkar Idrus Marham. Novanto saat ini masih dirawat di rumah sakit.

Rencananya, DPP Golkar akan menggelar Rapat Pleno DPP, Kamis (27/9/2017), untuk mendengar jawaban Novanto.

Kompas TV Sidang diagendakan berlangsung Selasa (26/09) di PN Jakarta Selatan.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Nasional
Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Nasional
Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi Jika Setujui RUU Penyiaran

Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi Jika Setujui RUU Penyiaran

Nasional
Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Nasional
Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Nasional
Pemerintah Belum Terima Draf Resmi RUU Penyiaran dari DPR

Pemerintah Belum Terima Draf Resmi RUU Penyiaran dari DPR

Nasional
Akui Cita-citanya adalah Jadi Presiden, Prabowo: Dari Kecil Saya Diajarkan Cinta Tanah Air

Akui Cita-citanya adalah Jadi Presiden, Prabowo: Dari Kecil Saya Diajarkan Cinta Tanah Air

Nasional
Budi Arie: Pemerintah Pastikan RUU Penyiaran Tak Kekang Kebebasan Pers

Budi Arie: Pemerintah Pastikan RUU Penyiaran Tak Kekang Kebebasan Pers

Nasional
Perayaan Trisuci Waisak, Menag Berharap Jadi Momentum Rajut Kerukunan Pasca-Pemilu

Perayaan Trisuci Waisak, Menag Berharap Jadi Momentum Rajut Kerukunan Pasca-Pemilu

Nasional
Vendor Kementan Disuruh Pasang 6 AC di Rumah Pribadi SYL dan Anaknya

Vendor Kementan Disuruh Pasang 6 AC di Rumah Pribadi SYL dan Anaknya

Nasional
SYL Berkali-kali 'Palak' Pegawai Kementan: Minta Dibelikan Ponsel, Parfum hingga Pin Emas

SYL Berkali-kali "Palak" Pegawai Kementan: Minta Dibelikan Ponsel, Parfum hingga Pin Emas

Nasional
Anak SYL Ikut-ikutan Usul Nama untuk Isi Jabatan di Kementan

Anak SYL Ikut-ikutan Usul Nama untuk Isi Jabatan di Kementan

Nasional
Cucu SYL Dapat Jatah Jabatan Tenaga Ahli di Kementan, Digaji Rp 10 Juta Per Bulan

Cucu SYL Dapat Jatah Jabatan Tenaga Ahli di Kementan, Digaji Rp 10 Juta Per Bulan

Nasional
KPK Duga Negara Rugi Ratusan Miliar Rupiah akibat Korupsi di PT PGN

KPK Duga Negara Rugi Ratusan Miliar Rupiah akibat Korupsi di PT PGN

Nasional
Berbagai Alasan Elite PDI-P soal Jokowi Tak Diundang ke Rakernas

Berbagai Alasan Elite PDI-P soal Jokowi Tak Diundang ke Rakernas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com