Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 26/09/2017, 23:13 WIB
Moh. Nadlir

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo mengeluhkan program pencegahan tindak pidana korupsi oleh lembaganya kurang populer.

Padahal, anggaran lembaga antirasuah tersebut paling banyak dihabiskan untuk pencegahan dibandingkan dengan penindakan.

"Kalau lihat praktik hari ini sebagian besar anggaran KPK untuk pencegahan dan kecil sekali untuk penindakan. Tapi enggak tahu kenapa pencegahan enggak populer," kata Agus dalam rapat Komisi III DPR RI dengan KPK di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (26/9/2017).

Misalnya, saat ini KPK tengah gencar mendampingi 22 provinsi di Tanah Air untuk memperbanyak unit koordinasi dan supervisi (korsub) guna menekan korupsi di daerah.

"Tadinya hanya satu unit korsub penindakan dan satu unit korsub pencegahan. Sekarang kami ingin jadi satu dan punya wilayah regional. Kami tentukan sembilan wilayah regional," kata dia.

"Kami bangun komunitas antikorupsi seperti 'Kami Perempuan Anti-Korupsi', Tunas Integritas. Kalau Bapak tekuni laporan keuangan kami, banyak untuk pencegahan," ujar Agus.

(Baca juga: KPK Dianggap Hanya Gencar Penindakan, tetapi Lemah dalam Pencegahan)

Tak hanya itu, KPK juga intens untuk masuk ke sejumlah organsiasi seperti Kamar Dagang Indonesia (Kadin).

"Masuk ke Kadin itu bagaimana perusahaan punya sistem anti korupsi. Termasuk kami pelajari dana sumbangan partai politik dan kami sarankan besarnya Rp 10.000 per suara walau yang disetujui hanya Rp 1.000 per suara," tutur dia.

Adapun, Wakil Ketua KPK, Laode M Syarif juga berharap program-program pencegahan KPK menjadi perhatian semua pihak termasuk DPR.

"Saya ingin sekali tiap RDP bagian pencegahan ditanya lebih banyak. Sekurang-kurangnya sama banyaknya dibandingkan hal-hal lain selain penyadapan," kata dia.

Laode menyebut, selama ini program pencegahan yang dilakukan pihaknya tidak pernah diawasi oleh para wakil rakyat.

"Kami merasa tidak terawasi di pencegahan ini. Kan bisa saja kita bikin sembarangan ini cegah situ cegah, yang penting cegah. Enggak terkontrol," ucap dia.

Kompas TV Komisi III DPR Gelar RDP dengan KPK
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Terkini Lainnya

Wapres Kumpulkan Menteri Bahas Stunting, Ungkap Prevalensinya Hanya Turun 0,1 Persen

Wapres Kumpulkan Menteri Bahas Stunting, Ungkap Prevalensinya Hanya Turun 0,1 Persen

Nasional
Jokowi Panggil 2 Menterinya, PKB Tegaskan Hak Angket Pemilu Terus Bergulir

Jokowi Panggil 2 Menterinya, PKB Tegaskan Hak Angket Pemilu Terus Bergulir

Nasional
Dirut Pertamina Patra Niaga Terjun Langsung Cek Kesiapan Layanan Avtur untuk Persiapan Lebaran 2024

Dirut Pertamina Patra Niaga Terjun Langsung Cek Kesiapan Layanan Avtur untuk Persiapan Lebaran 2024

Nasional
KPU Lanjutkan Rekapitulasi Suara Nasional untuk Jabar dan Maluku Hari Ini

KPU Lanjutkan Rekapitulasi Suara Nasional untuk Jabar dan Maluku Hari Ini

Nasional
Gubernur Jakarta Dipilih Lewat Pilkada, Raih Suara 50 Persen Plus Satu Dinyatakan Menang

Gubernur Jakarta Dipilih Lewat Pilkada, Raih Suara 50 Persen Plus Satu Dinyatakan Menang

Nasional
SK Penambahan Pupuk Subsidi Jadi 9,55 Juta Ton Segera Dirilis

SK Penambahan Pupuk Subsidi Jadi 9,55 Juta Ton Segera Dirilis

Nasional
Dito Mahendra Terdaftar di Perbakin, Klaim Hobi dan Koleksi Senpi

Dito Mahendra Terdaftar di Perbakin, Klaim Hobi dan Koleksi Senpi

Nasional
Golkar Dukung Hasil Pemilu yang Akan Ditetapkan KPU

Golkar Dukung Hasil Pemilu yang Akan Ditetapkan KPU

Nasional
Jokowi Dinilai Tengah Lakukan Manajemen Risiko dengan Panggil 2 Menteri PKB

Jokowi Dinilai Tengah Lakukan Manajemen Risiko dengan Panggil 2 Menteri PKB

Nasional
TKN Pertanyakan kepada Siapa Hak Angket Akan Digulirkan

TKN Pertanyakan kepada Siapa Hak Angket Akan Digulirkan

Nasional
Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui Ubah 1.402 Data DPT Tanpa Rapat Pleno

Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui Ubah 1.402 Data DPT Tanpa Rapat Pleno

Nasional
Pakar Hukum: Menangkan Gugatan Pilpres di MK Nyaris Mustahil

Pakar Hukum: Menangkan Gugatan Pilpres di MK Nyaris Mustahil

Nasional
Ditanya Soal Jatah Kursi di Kabinet Mendatang, Zulhas Serahkan ke Presiden Terpilih

Ditanya Soal Jatah Kursi di Kabinet Mendatang, Zulhas Serahkan ke Presiden Terpilih

Nasional
TPN: Hak Angket Sudah Jadi Sikap Partai, pada Dasarnya Akan Kami Gulirkan

TPN: Hak Angket Sudah Jadi Sikap Partai, pada Dasarnya Akan Kami Gulirkan

Nasional
KPU Usahakan Rekapitulasi Provinsi Papua dan Papua Pegunungan Selesai Malam Ini

KPU Usahakan Rekapitulasi Provinsi Papua dan Papua Pegunungan Selesai Malam Ini

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com