Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPK Mengeluh Programnya dalam Pencegahan Korupsi Kurang Populer

Kompas.com - 26/09/2017, 23:13 WIB
Moh. Nadlir

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo mengeluhkan program pencegahan tindak pidana korupsi oleh lembaganya kurang populer.

Padahal, anggaran lembaga antirasuah tersebut paling banyak dihabiskan untuk pencegahan dibandingkan dengan penindakan.

"Kalau lihat praktik hari ini sebagian besar anggaran KPK untuk pencegahan dan kecil sekali untuk penindakan. Tapi enggak tahu kenapa pencegahan enggak populer," kata Agus dalam rapat Komisi III DPR RI dengan KPK di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (26/9/2017).

Misalnya, saat ini KPK tengah gencar mendampingi 22 provinsi di Tanah Air untuk memperbanyak unit koordinasi dan supervisi (korsub) guna menekan korupsi di daerah.

"Tadinya hanya satu unit korsub penindakan dan satu unit korsub pencegahan. Sekarang kami ingin jadi satu dan punya wilayah regional. Kami tentukan sembilan wilayah regional," kata dia.

"Kami bangun komunitas antikorupsi seperti 'Kami Perempuan Anti-Korupsi', Tunas Integritas. Kalau Bapak tekuni laporan keuangan kami, banyak untuk pencegahan," ujar Agus.

(Baca juga: KPK Dianggap Hanya Gencar Penindakan, tetapi Lemah dalam Pencegahan)

Tak hanya itu, KPK juga intens untuk masuk ke sejumlah organsiasi seperti Kamar Dagang Indonesia (Kadin).

"Masuk ke Kadin itu bagaimana perusahaan punya sistem anti korupsi. Termasuk kami pelajari dana sumbangan partai politik dan kami sarankan besarnya Rp 10.000 per suara walau yang disetujui hanya Rp 1.000 per suara," tutur dia.

Adapun, Wakil Ketua KPK, Laode M Syarif juga berharap program-program pencegahan KPK menjadi perhatian semua pihak termasuk DPR.

"Saya ingin sekali tiap RDP bagian pencegahan ditanya lebih banyak. Sekurang-kurangnya sama banyaknya dibandingkan hal-hal lain selain penyadapan," kata dia.

Laode menyebut, selama ini program pencegahan yang dilakukan pihaknya tidak pernah diawasi oleh para wakil rakyat.

"Kami merasa tidak terawasi di pencegahan ini. Kan bisa saja kita bikin sembarangan ini cegah situ cegah, yang penting cegah. Enggak terkontrol," ucap dia.

Kompas TV Komisi III DPR Gelar RDP dengan KPK
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com