Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Temui Fadli Zon, FUI Adukan Peristiwa di YLBHI

Kompas.com - 25/09/2017, 16:06 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Kerua Dewan Perwakilan Rakyat RI Fadli Zon menerima kunjungan Forum Umat Islam (FUI) di ruang kerjanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Senin (25/9/2017).

Dalam kesempatan tersebut, FUI menyampaikan soal kronologi peristiwa di kantor LBH Jakarta beberapa waktu lalu serta mengungkapkan kekhawatiran kebangkitan PKI.

Wakil Sekretaris Jenderal Front Pembela Islam (FPI), Jafar Sidiq menyampaikan, pihaknya ingin agar TAP MPRS Nompr 25 Tahun 1966 yang memuat pembubaran PKI ditegakan.

"Kami minta TAP MPRS ini ditekankan kembali keberadaannya," kata Jafar, Senin.

Jafar menambahkan, FUI meminta DPR mengawal konstitusi dan aturan larangan penyebaran kegiatan-kegiatan berbau komunis tersebut.

(Baca: Kronologi Pengepungan Kantor YLBHI)

Ia menyayangkan, pihaknya yang mengingatkan soal pentingnya penegakan TAP MPRS 25/66 justru dianggap anti-Pancasila.

Adapun kedatangan rombongan FUI pada kesempatan tersebut khususnya menyampaikan dua tuntutan. Hal itu dibacakan oleh Ketua Presidium Alumni 212, Slamet Maarif.

"Satu, tolak Perppu Nomor 2 (Perppu Ormas) dan dua, tolak kebangkitan PKI," kata Slamet.

Sementara itu, Fadli Zon berharap ada pihak yang bisa menjelaskan duduk perkara peristiwa tersebut. Ia berjanji alan meneruskan aspirasi FUI pada komisi terkait.

"Perlu ada kajian, apa sih yang sebenarnya terjadi, siapa yang memulai, apakah betul atau tidak di dalam (LBH) ada suatu kegiatan yang melanggar aturan," ujar Fadli.

(Baca: Kivlan Akui Hadir dalam Rapat Aliansi Pemuda Sebelum Pengepungan YLBHI)

Ratusan orang mengepung kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, pada Minggu (17/9/2017) malam hingga Senin (18/9/2017) dini hari.

Dalam orasinya, mereka meminta pihak YLBHI menghentikan acara yang digelar di dalam gedung sejak sore. Mereka menuding acara tersebut merupakan sebuah diskusi soal kebangkitan Partai Komunis Indonesia (PKI). 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com