Wakil Ketua KPK: Seolah-olah Kami Hopeless Datang ke Parpol...

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang mengatakan kunjungan KPK ke sejumlah partai politik tidak ada hubungannya sama sekali dengan kerja Pansus.

Dari hasil kajian 2015, KPK melihat ada masalah dengan integritas parpol di Indonesia. Saut pun menganalogikan, di Indonesia soal integritas ini layaknya barang langka yg berasal dari luar planet.

"Kita kan selalu bilang di Indonesia ini apa sih yang tidak ada. Cuma barang di planet saja yang tidak ada di kita. Teori apa yang tidak ada di kita?" kata Saut ditemui usai pemutaran film antikorupsi di Erasmus Huis, Jakarta, Jumat (22/9/2017).

"Ketika kita bicara integitras, di situ muncul masalahnya. Ketika kita bicara membangun kebenaran, keadilan, kejujuran, itu kan semua bermasalah, karena integritas bermasalah," lanjut Saut.

(Baca: Di Akhir Masa Kerja, Pansus DPR Tuduh Ketua KPK Terindikasi Korupsi)

Dia menyampaikan, dari hasil diskusi KPK dengan beberapa partai, ternyata beberapa partai sudah memiliki perencanaan untuk membangun nilai-nilai, proses rekruitmen, etik, serta program kaderisasi. Beberapa diantaranya bahkan memiliki semacam akademi. KPK ingin menambahkan konten integritas di parpol melalui program "Politik Cerdas dan Berintegritas".

Saut menyadari kedatangan KPK ke sejumlah parpol itu banyak disalahartikan. Beberapa pengurus partai bahkan mengira KPK sedang mencari dukungan.

"Beberapa dari mereka ada yang diplomatis. 'Oke kami mendukung KPK kok.' Eh, no, no, no, kami datang ini bukan soal dukung-mendukung," ucap Saut.

"Sepertinya kami ini hopeless, terus datang (ke mereka), minta tolong. No, ini program lama. Jadi, it's nothing to do with Pansus," ujarnya.

(Baca: Pesan SBY untuk KPK: Kuat, Tegar, Jaga Integritas)

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, setidaknya ada empat poin integritas yang perlu dibenahi oleh parpol yang ada di Indonesia bersama KPK. Pertama, soal pendanaan parpol yang perlu disertai dengan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan. Kemudian, sistem rekruitmen pejabat publik melalui parpol.

Selain itu, kaderisasi yang terstruktur dan berjenjang di parpol, serta pengaturan dan penegakan kode etik. Tak hanya itu, keterbukaan dan kerja sama semua pihak tersebut, baik pemerintah ataupun parpol akan sangat memengaruhi keberhasilan program pencegahan yang dicanangkan.

"Tujuan terbesar tentu saja agar para pejabat publik yang terpilih melalui sistem rekruitmen yang baik dalam kepemimpinannya akan amanah, tidak korupsi dan berorientasi pada kesejahteraan dan kemaslahatan masyarakat," kata Febri.