Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 22/09/2017, 23:38 WIB
Estu Suryowati

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang mengatakan kunjungan KPK ke sejumlah partai politik tidak ada hubungannya sama sekali dengan kerja Pansus.

Dari hasil kajian 2015, KPK melihat ada masalah dengan integritas parpol di Indonesia. Saut pun menganalogikan, di Indonesia soal integritas ini layaknya barang langka yg berasal dari luar planet.

"Kita kan selalu bilang di Indonesia ini apa sih yang tidak ada. Cuma barang di planet saja yang tidak ada di kita. Teori apa yang tidak ada di kita?" kata Saut ditemui usai pemutaran film antikorupsi di Erasmus Huis, Jakarta, Jumat (22/9/2017).

"Ketika kita bicara integitras, di situ muncul masalahnya. Ketika kita bicara membangun kebenaran, keadilan, kejujuran, itu kan semua bermasalah, karena integritas bermasalah," lanjut Saut.

(Baca: Di Akhir Masa Kerja, Pansus DPR Tuduh Ketua KPK Terindikasi Korupsi)

Dia menyampaikan, dari hasil diskusi KPK dengan beberapa partai, ternyata beberapa partai sudah memiliki perencanaan untuk membangun nilai-nilai, proses rekruitmen, etik, serta program kaderisasi. Beberapa diantaranya bahkan memiliki semacam akademi. KPK ingin menambahkan konten integritas di parpol melalui program "Politik Cerdas dan Berintegritas".

Saut menyadari kedatangan KPK ke sejumlah parpol itu banyak disalahartikan. Beberapa pengurus partai bahkan mengira KPK sedang mencari dukungan.

"Beberapa dari mereka ada yang diplomatis. 'Oke kami mendukung KPK kok.' Eh, no, no, no, kami datang ini bukan soal dukung-mendukung," ucap Saut.

"Sepertinya kami ini hopeless, terus datang (ke mereka), minta tolong. No, ini program lama. Jadi, it's nothing to do with Pansus," ujarnya.

(Baca: Pesan SBY untuk KPK: Kuat, Tegar, Jaga Integritas)

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, setidaknya ada empat poin integritas yang perlu dibenahi oleh parpol yang ada di Indonesia bersama KPK. Pertama, soal pendanaan parpol yang perlu disertai dengan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan. Kemudian, sistem rekruitmen pejabat publik melalui parpol.

Selain itu, kaderisasi yang terstruktur dan berjenjang di parpol, serta pengaturan dan penegakan kode etik. Tak hanya itu, keterbukaan dan kerja sama semua pihak tersebut, baik pemerintah ataupun parpol akan sangat memengaruhi keberhasilan program pencegahan yang dicanangkan.

"Tujuan terbesar tentu saja agar para pejabat publik yang terpilih melalui sistem rekruitmen yang baik dalam kepemimpinannya akan amanah, tidak korupsi dan berorientasi pada kesejahteraan dan kemaslahatan masyarakat," kata Febri.

Kompas TV Pimpinan KPK & Partai Demokrat Bahas Politik Berintegritas
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Terkini Lainnya

TKN Pertanyakan kepada Siapa Hak Angket Akan Digulirkan

TKN Pertanyakan kepada Siapa Hak Angket Akan Digulirkan

Nasional
Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui Ubah 1.402 Data DPT Tanpa Rapat Pleno

Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui Ubah 1.402 Data DPT Tanpa Rapat Pleno

Nasional
Pakar Hukum: Menangkan Gugatan Pilpres di MK Nyaris Mustahil

Pakar Hukum: Menangkan Gugatan Pilpres di MK Nyaris Mustahil

Nasional
Ditanya Soal Jatah Kursi di Kabinet Mendatang, Zulhas Serahkan ke Presiden Terpilih

Ditanya Soal Jatah Kursi di Kabinet Mendatang, Zulhas Serahkan ke Presiden Terpilih

Nasional
TPN: Hak Angket Sudah Jadi Sikap Partai, pada Dasarnya Akan Kami Gulirkan

TPN: Hak Angket Sudah Jadi Sikap Partai, pada Dasarnya Akan Kami Gulirkan

Nasional
KPU Usahakan Rekapitulasi Provinsi Papua dan Papua Pegunungan Selesai Malam Ini

KPU Usahakan Rekapitulasi Provinsi Papua dan Papua Pegunungan Selesai Malam Ini

Nasional
Bareskrim Gagalkan Peredaran 10.000 Butir Ekstasi, 1 Residivis Narkoba Ditangkap

Bareskrim Gagalkan Peredaran 10.000 Butir Ekstasi, 1 Residivis Narkoba Ditangkap

Nasional
Didakwa Kasus Kepemilikan Senpi Ilegal, Dito Mahendra: Ini Masalah yang Dibesar-Besarkan

Didakwa Kasus Kepemilikan Senpi Ilegal, Dito Mahendra: Ini Masalah yang Dibesar-Besarkan

Nasional
2 Menterinya Dipanggil Jokowi, PKB Bantah Diajak Ikut Dukung Prabowo-Gibran

2 Menterinya Dipanggil Jokowi, PKB Bantah Diajak Ikut Dukung Prabowo-Gibran

Nasional
Airlangga Sebut Wacana Jokowi Pimpin Koalisi Besar Belum Pernah Dibicarakan

Airlangga Sebut Wacana Jokowi Pimpin Koalisi Besar Belum Pernah Dibicarakan

Nasional
KPK Panggil Wakil Ketua MPR Jadi Saksi Korupsi APD Covid-19

KPK Panggil Wakil Ketua MPR Jadi Saksi Korupsi APD Covid-19

Nasional
Bea Cukai Pangkalan Bun Gagalkan Penyelundupan 50 Bungkus Rokok Ilegal

Bea Cukai Pangkalan Bun Gagalkan Penyelundupan 50 Bungkus Rokok Ilegal

Nasional
90 Proyek Strategis Nasional Belum Selesai, Jokowi Tambah 14 Proyek Lagi

90 Proyek Strategis Nasional Belum Selesai, Jokowi Tambah 14 Proyek Lagi

Nasional
Pimpinan Baleg Usul Kegiatan DPR Terpusat di Jakarta, tapi Ditolak Pemerintah

Pimpinan Baleg Usul Kegiatan DPR Terpusat di Jakarta, tapi Ditolak Pemerintah

Nasional
KPK Periksa Eks Dirut Garuda Emirsyah Satar dan 9 Terpidana Korupsi Jadi Saksi Dugaan Pungli di Rutan

KPK Periksa Eks Dirut Garuda Emirsyah Satar dan 9 Terpidana Korupsi Jadi Saksi Dugaan Pungli di Rutan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com