PPP Yakin Presiden Akan Terima Rekomendasi Pansus Angket KPK

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani meyakini bahwa nantinya Presiden Joko Widodo akan menerima rekomendasi yang diberikan Panitia Khusus Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ia menilai pernyataan Presiden yang terkesan bakal menolak selama ini bisa diartikan sebagai penundaan untuk mencari waktu yang tepat.

"Kan tidak berarti kemudian kalau Presiden itu enggak mau, itu tak berarti dia benar-benar enggak mau melaksanakan. Bisa saja Presiden berpandangan karena ini belum waktunya," kata Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/9/2017).

Terlebih, kata Arsul, rekomendasi pansus merupakan produk politik, bukan hukum. Sehingga, nantinya akan ada interaksi politik yang terbangun antara Presiden dengan partai-partai di DPR, khususnya yang berada di internal Pansus Angket KPK.

Arsul menambahkan, interaksi politik yang dinamis itulah nantinya yang akan menentukan, sehingga masyarakat memang harus menunggu.

"Misal rekomendasi tentang revisi Undang-Undang KPK. Sebelum revisi dilakukan bisa saja Presiden katakan, 'DPR satu suara dulu apa yang mau direvisi. Bisa saja. Selama belum satu suara, Presiden enggak bisa'. Itu kan bisa saja," tutur Arsul.

(Baca juga: Apakah Akan Bertemu Pansus Hak Angket KPK? Ini Jawaban Jokowi)

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo angkat bicara soal rencana pertemuan Pansus Angket KPK dengan dirinya untuk berkonsultasi.

Ia menegaskan, seluruh aktivitas Panitia Khusus Hak Angket DPR terhadap KPK bukanlah wewenangnya sebagai eksekutif. Hal itu merupakan wewenang DPR RI. Jokowi sampai tiga kali mengulangi pernyataan itu.

"Kita tahu itu wilayahnya DPR. Pansus itu wilayah DPR. Semua harus tahu. Itu domainnya DPR. Ya sudah," ujar Jokowi saat diwawancara di JCC, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (20/9/2019).

Saat ditanya apakah pernyataannya itu berarti dirinya menolak bertemu dengan Pansus Hak Angket KPK, Jokowi tidak menjawabnya. Sembari tersenyum, ia melangkah meninggalkan wartawan menuju ke mobil kepresidenan.