Dukung Hak Angket KPK, Nasdem Tak Peduli Citra Partai

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Nasdem tak mengkhawatirkan elektabilitas partainya meski saat ini dalam posisi mendukung Panitia Khusus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sekretaris Jenderal Partai Nasdem, Johnny G Plate menuturkan, Nasdem mengirimkan perwakilan ke pansus untuk memantau agar kerja pansus tetap terarah serta berkomitmen memperbaiki KPK.

Menurut dia, boleh jadi ada partai-partai yang menolak, namun hanya untuk kepentingan pencitraan.

"Kalau sekadar citra gampang saja, tolak. Tapi apakah memperbaiki (KPK) atau enggak?" ujar Johnny saat dihubungi, Jumat (22/9/2017).

(baca: Fahri Hamzah Anggap Jokowi Dukung Kerja Pansus Angket KPK)

Ia menambahkan, Nasdem mengirimkan wakil ke pansus melalui pertimbangan yang rasional, bahwa ada keinginan dari pansus untuk memperbaiki KPK.

Menurut Johnny, sikap tersebut kadang kerap diartikan berpihak atau dianggap tak mendukung pemberantasan korupsi oleh KPK.

"Yang banyak ditangkap KPK tuh partai apa sih? Kami bukan partai yang sekadar bermain untuk citra ini, citra itu. Nazar (M Nazaruddin) tuh dari partai apa sih? Anas (Anas Urbaningrum)?" tanya Johnny.

"Kami tidak mau praktiknya lain, itu lah politik citra. kebohongan publik itu jangan lah," sambung dia.

(baca: Tingkah Pansus Angket KPK Buat Kita Geleng-geleng Kepala...)

Politisi Partai Demokrat Benny Kabur Harman sebelumnya menilai, isu pelemahan KPK bisa menjadi salah satu bahan kampanye partainya pada Pemilu 2019.

Menurut dia, Demokrat bisa memaparkan kepada masyarakat bahwa pernah ada upaya melemahkan KPK yang dilakukan sejumlah partai.

Upaya pelemahan tersebut dilakukan melalui Panitia Khusus Hak Angket terhadap KPK yang saat ini tengah berjalan di DPR.

(baca: Pansus DPR Dinilai Kehabisan Bahan untuk Menyerang KPK)

Keanggotaan Pansus Angket KPK diisi oleh barisan partai pendukung pemerintahan Joko Widodo yaitu PDI-P, Partai Golkar, Nasdem, Hanura, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Amanat Nasional.

Sementara, empat parpol lain tidak tergabung dalam angket, yakni Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Gerindra, dan Partai Demokrat.

"Bukan tidak mungkin juga kami yang tak mendukung Pansus akan menjadikan isu ini sebagai jualan," kata Benny dalam diskusi yang digelar Para Syndicate di Jakarta, Jumat (15/9/2017).

"Mana yang Anda pilih, parpol pendukung Pansus Angket untuk membekukan KPK atau kami? Kan begitu kampanye kami toh," tambah Benny.