"Serangan" ke Ketua KPK Dinilai Buktikan Agenda Utama Pansus Angket

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Anzar Simanjuntak, menilai "serangan" Panitia Khusus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi di DPR terhadap Ketua KPK Agus Rahardjo, telah membuktikan agenda dan tujuan utama dibentuknya Pansus Angket.

"Serangan itu sekaligus memperkuat fakta, memang Pansus ini bekerja untuk melakukan gangguan-gangguan kerja pemberantasan korupsi oleh KPK," ujar Dahnil kepada Kompas.com, Kamis (21/9/2017).

Menurut Dahnil, gangguan terhadap KPK akan semakin gencar apabila KPK sedang menangani kasus besar yang melibatkan banyak politisi berpengaruh.

Misalnya, saat ini KPK tengah mengusut korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP).

Proyek yang merugikan negara Rp 2,3 triliun tersebut diduga melibatkan banyak anggota DPR RI. Salah satunya, Ketua DPR Setya Novanto yang telah ditetapkan sebagai tersangka.

"Pansus bagi saya terang menjadi alat untuk menyelamatkan teman sejawat," kata Dahnil.

(Baca juga: KPK: Tuduhan Pansus Hak Angket kepada Agus Rahardjo Membingungkan)

Sebelumnya, dalam konferensi pers Pansus DPR di Hotel Santika, Jakarta, Rabu (20/9/2017), anggota Pansus DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Arteria Dahlan mengatakan bahwa Agus diduga terlibat dalam kasus korupsi pengadaan alat berat penunjang perbaikan jalan pada Dinas Bina Marga di Provinsi DKI Jakarta, pada tahun 2015.

"Kami temukan indikasi penyimpangan di internal LKPP yang saat itu pimpinannya adalah Agus Rahardjo," ujar Arteria.

Menurut Arteria, proyek yang bekerja sama dengan PT Dormauli tersebut senilai Rp 36,1 miliar. Pihak yang terlibat sebagai pelaksana proyek, menurut Arteria, diduga melakukan rekayasa dalam proses pengadaan.

(Baca: Di Akhir Masa Kerja, Pansus DPR Tuduh Ketua KPK Terindikasi Korupsi)

Diduga telah terjadi penyimpangan dalam proses penetapan spesifikasi dan harga perkiraan. Berdasarkan laporan yang diterima Pansus, pada saat pengadaan barang tersebut dilakukan, ada pihak-pihak di internal LKPP yang ikut terlibat dalam praktik korupsi.

"Kami juga menemukan fakta ada pihak yang dalam hal ini pimpinan LKPP diduga kuat memerintahkan direktur pengembangan sistem katalog LKPP untuk melaksanakan e-catalogue. Jadi ada transaksi dulu baru rekayasa," kata Arteria.

Saat ini, kata Arteria, kasus tersebut tengah ditangani oleh Polda Metro Jaya. Arteria juga mengatakan, terdapat kerugian negara Rp 22,4 miliar dalam proyek tersebut.