Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pansus Angket Akan Panggil Agus Rahardjo sebagai Mantan Kepala LKPP

Kompas.com - 04/09/2017, 15:25 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Panitia Khusus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berencana memanggil Ketua KPK Agus Rahardjo ke forum Pansus.

Anggota Pansus Hak Angket KPK Mukhamad Misbakhun mengatakan, pemanggilan Agus bukan dalam kapasitas sebagai Ketua KPK, melainkan mantan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Menurut dia, Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah telah memberikan banyak data terkait hal tersebut.

"Pak Fahri sudah memberikan banyak data mengenai itu dan Pansus merencanakan memanggil Agus Rahardjo sebagai mantan kepala LKPP, bukan sebagai Ketua KPK," ujar Misbakhun, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (4/9/2017).

Baca: Komisi III Akan Ikut-ikutan Mempermasalahkan Temuan Pansus Angket KPK

Oleh karena itu, dalam kesempatan tersebut, Pansus tak akan mengklarifikasi temuan karena pemanggilan Agus bukan sebagai Ketua KPK.

Misbakhun mengatakan, saat menjabat Kepala LKPP, Agus disebut pernah membicarakan kasus e-KTP dengan beberapa pihak, termasuk mantan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi.

Saat itu, kata Misbakhun, dibicarakan secara spesifik mengenai konsorsium terkait e-KTP. Secara spesifik hal tersebut disinggung karena kasus e-KTP termasuk bahan pembicaraan oleh anggota Pansus.

Meski surat undangan belum dilayangkan, rencana tersebut telah dibicarakan dalam forum informal Pansus.

Baca: Dahnil: Pansus Angket Persekongkolan Sempurna...

Politisi Partai Golkar itu berharap, Agus dapat memenuhi panggilan Pansus.

"Dalam kapasitas sebagai Kepala LKPP tidak ada alasan Bapak Agus Rahardjo untuk tidak datang di Pansus," kata Anggota Komisi XI DPR itu.

KPK sebelumnya sempat memberi sinyal tak akan memenuhi panggilan Pansus. Ketua KPK Agus Rahardjo menyatakan KPK tak akan memenuhi panggilan Pansus Angket KPK jika diundang.

Dia berargumen, KPK masih menunggu hasil gugatan uji materi di Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pembentukan Pansus.

"Kalau Komisi III yang ngundang, ya kami datang. Orang partner(kerja)-nya kok," ucap Agus di Gedung KPK, Selasa (22/8/2017).

Kompas TV Perlukah Pansus Hak Angket KPK Temui Narapidana Korupsi?
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Hormati Ganjar, Waketum Gerindra: Sikap Oposisi Bukan Pilihan yang Salah

Hormati Ganjar, Waketum Gerindra: Sikap Oposisi Bukan Pilihan yang Salah

Nasional
Ganjar Pilih di Luar Pemerintahan, Bamsoet: Boleh, tapi Kita Bekerja Gotong Royong

Ganjar Pilih di Luar Pemerintahan, Bamsoet: Boleh, tapi Kita Bekerja Gotong Royong

Nasional
Hanya Ada 2 Suplier Indonesia yang Pasok Perangkat untuk Apple, Jokowi: Memprihatinkan

Hanya Ada 2 Suplier Indonesia yang Pasok Perangkat untuk Apple, Jokowi: Memprihatinkan

Nasional
Jokowi Resmikan Indonesia Digital Test House, Anggarannya Hampir 1 Triliun

Jokowi Resmikan Indonesia Digital Test House, Anggarannya Hampir 1 Triliun

Nasional
KPK Didesak Usut Pemberian THR ke Anggota DPR dari Kementan, Panggil Bersaksi dalam Sidang

KPK Didesak Usut Pemberian THR ke Anggota DPR dari Kementan, Panggil Bersaksi dalam Sidang

Nasional
Pabrik Bata Tutup, Jokowi: Usaha Itu Naik Turun, karena Efisiensi atau Kalah Saing

Pabrik Bata Tutup, Jokowi: Usaha Itu Naik Turun, karena Efisiensi atau Kalah Saing

Nasional
KPU Ungkap Formulir C.Hasil Pileg 2024 Paniai Dibawa Lari KPPS

KPU Ungkap Formulir C.Hasil Pileg 2024 Paniai Dibawa Lari KPPS

Nasional
Soal 'Presidential Club' Prabowo, Bamsoet Sebut Dewan Pertimbangan Agung Bisa Dihidupkan Kembali

Soal "Presidential Club" Prabowo, Bamsoet Sebut Dewan Pertimbangan Agung Bisa Dihidupkan Kembali

Nasional
KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

Nasional
KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

Nasional
Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Nasional
Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Nasional
TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

Nasional
Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
 Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com