Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pansus Angket Minta Pimpinan KPK Koperatif soal Dugaan Friksi Antar Penyidik

Kompas.com - 04/09/2017, 09:14 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Panitia Khusus Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Arsul Sani meminta pimpinan KPK koperatif dalam menyikapi kerja Pansus. Ia mengatakan, di saat terungkap dugaan friksi di tubuh penyidik KPK melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) Pansus, semestinya pimpinan KPK merespons dengan bijak.

"Yang seharusnya menjadi concern adalah cara pimpinan KPK merespon persoalan-persoalan tersebut dan suara-suara sekelompok LSM yang dengan menutup mata memojokkan Brigjen Aris (Budiman) dan membela Novel Baswedan," kata Arsul melalui pesan singkat, Minggu (3/9/2017).

Ia melanjutkan, sudah menjadi kewajiban bagi KPK untuk menyampaikan kinerjanya secara terbuka kepada masyarakat. Oleh karena itu, ia tak mempermasalahkan dengan terungkapnya dugaan friksi interna di KPK ke publik.

(Baca: Usai Datangi Pansus, Direktur Penyidikan KPK Langsung Disidang)

Dia pun meminta Pimpinan KPK berkenan untuk berkomunikasi dua arah dengan Pansus, sebab selama ini ia menilai mereka sulit diajak berkomunikasi.

"Saya kira friksi itu sudah lama ada jauh sebelum Pansus, dan tidak pernah terselesaikan selama ini. Justru dengan terungkap ini akan memaksa untuk mengupayakan jalan keluar penyelesaian," papar Arsul.

"Dalam keadaan seperti saat ini dibutuhkan sikap bijak dari semua pihak, baik dari Pimpinan KPK maupun dari Pansus Angket KPK. Perlu dibuka komunikasi dua arah," lanjut politisi PPP itu.

(Baca: Direktur Penyidikan KPK: Selama 29 Tahun, Baru Kali Ini Saya Bantah Pimpinan)

Sebelumnya Direktur Penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Brigadir Jenderal (Pol) Aris Budiman mengakui keberadaan dua faksi dalam tubuh penyidik. Dua faksi tersebut yakni penyidik yang berasal dari anggota kepolisian dan juga penyidik internal KPK.

Menurut dia, friksi tersebut muncul karena adanya perebutan posisi dalam menempati posisi penyidik utama.

"Dan saya ingin berupaya menata itu tapi saya mengalami hal-hal yang kesulitan tertentu," kata Aris di dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Panitia Khusus (Pansus) Angket KPK, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (29/8/2017) malam.

Aris kini tengah menjalani sidang Dewan Pertimbangan Pegawai KPK karena kedatangannya ke RDP Pansus melanggar perintah Pimpinan KPK.

Kompas TV Yulianis menyatakan ada mantan komisioner KPK yang mendapat sejumlah uang dari mantan bosnya, Muhammad Nazaruddin.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena 'Heatwave' Asia

BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena "Heatwave" Asia

Nasional
Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang 'Online' dari Pinggir Jalan

Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang "Online" dari Pinggir Jalan

Nasional
Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk 'Presidential Club'...

Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk "Presidential Club"...

Nasional
Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Nasional
“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com