Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dua Orang yang Diduga Terkait Suap di Kemenhub Dibawa ke KPK

Kompas.com - 24/08/2017, 17:10 WIB
Robertus Belarminus

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Dua orang yang diduga terkait kasus suap pejabat di Kementerian Perhubungan dibawa ke kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kuningan, Jakarta, Kamis (24/8/2017).

Pantauan Kompas.com, orang pertama yang diamankan terkait kasus ini tiba di KPK sekitar pukul 15.37. Ia terlihat berjalan masuk ke lobi KPK dampingi seorang pria, seorang petugas keamanan KPK, dan seorang petugas polisi di belakangnya.

Pria yang diamankan tersebut nampak menenteng botol air mineral, dan mengenakan topi, kemeja cokelat muda bergaris, celana dan sepatu hitam.

Ia terlihat tenang berjalan meski nampak canggung saat akan dituntun masuk ke gedung KPK. Ia dituntun petugas keamanan KPK melewati pintu yang kerap dipakai keluar masuknya tersangka KPK.

Belum diketahui rinci peran dari pria yang disebut-sebut berasal dari pihak swasta ini.

Sementara itu, satu orang lainnya tiba sekitar pukul 15.43. Ia terlihat mengenakan kemeja dan celana panjang hitam. Pria kedua ini jalan didampingi petugas keamanan KPK. Sama seperti yang pertama, ia melewati pintu yang kerap dipakai tersangka KPK keluar masuk. 

(Baca: KPK Duga Pemberian Suap Terkait OTT di Kemenhub Bukan yang Pertama)

Belum diketahui rinci peran dari pria yang disebut-sebut berasal dari pihak swasta ini.

KPK sebelumnya melakukan operasi tangkap tangan pada Rabu (23/8/2017). Tidak lama pasca-OTT dilakukan, tim KPK langsung mendatangi kantor Kemenhub RI di Jalan Medan Merdeka Barat nomor 8, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (24/8/2017) dini hari.

Tim KPK menyegel ruang kerja Direktur Jenderal Hubungan Laut (Dirjen Hubla), Antonius Tonny Boediono, di lantai 4 Gedung Karsa Kemenhub.

Dalam OTT kali ini, penyidik mengamankan lebih dari sepuluh tas yang di dalamnya diisi penuh dengan uang.

Uang tersebut terdiri dari berbagai mata uang seperti rupiah, dollar Amerika Serikat, dollar Singapura dan lainnya. OTT ini diduga berkaitan dengan kasus suap proyek di Kemenhub.

Kompas TV Kemenhub Terapkan Tarif Baru Taksi Online
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com