Program Pendidikan Karakter Akan Sinergi dengan Madrasah Diniyah - Kompas.com

Program Pendidikan Karakter Akan Sinergi dengan Madrasah Diniyah

Moh. Nadlir
Kompas.com - 18/08/2017, 23:36 WIB
Direktur Wahid Foundation Yenny Wahid saat ditemui usai pertemuan antara Wakil Presiden Amerika Serikat Mike Pence dengan sejumlah tokoh lintas agama di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat, Kamis (20/4/2017).KOMPAS.com/Kristian Erdianto Direktur Wahid Foundation Yenny Wahid saat ditemui usai pertemuan antara Wakil Presiden Amerika Serikat Mike Pence dengan sejumlah tokoh lintas agama di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat, Kamis (20/4/2017).

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Wahid Foundation Yenny Wahid mengatakan, Program Pendidikan Karakter yang dirancang Pemerintah, khususnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, saat ini akan disinergikan dengan madrasah diniyah.

Hal ini disampaikan Yenny setelah mendapatkan penjelasan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy beberapa hari lalu.

"Jadi full day school tidak ada. Justru ada komitmen dari Mendikbud Muhadjir Effendy akan bersinergi dengan madrasah diniyah," kata Yenny, Jumat (18/8/2017).

Yenny mengklaim, selama ini madrasah diniyah telah berkontribusi kepada penguatan karakter. Hanya saja kata dia, kontribusi itu dilakukan tidak secara formal.

"Justru dalam penguatan karakter selama ini madrasah diniyah punya kontribusi terhadap pendidikan karakter siswa. Tapi yang dilakukan secara informal," kata dia.

Menurut Yenny, sinergi yang akan dilakukan Kemendikbud itu juga sesuai dengan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas).

"Ini saya rasa sesuai dengan cita-cita Undang-Undang Sisdiknas dengan menekankan pada pendidikan karakter siswa," tutur Yenny.

(Baca juga: Bertemu Yenny Wahid, Menteri Muhadjir Jelaskan soal "Full Day School")

Untuk diketahui, Peraturan Presiden (Perpres) tentang Penguatan Karakter yang menggantikan Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan soal kebijakan sekolah lima hari direncanakan dikeluarkan awal September ini.

Saat ini perpres tersebut masih terus digodok Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, bersama dengan Kemendikbud, Kementerian Hukum dan HAM, serta Kementerian Sekretaris Negara.

Dalam perpres itu, tidak ada keharusan bagi sekolah untuk menerapkan sekolah lima hari sepekan atau delapan jam sehari.

(Baca juga: Jokowi: Tak Perlu Risau soal "Full Day School")

Kompas TV Menteri Pendidikan dan Kebudayaan membantah tengah mendorong program yang belakangan marak disebut sebagai "Full Day School".

PenulisMoh. Nadlir
EditorBayu Galih
Komentar

Close Ads X
Close [X]
Radio Live Streaming
Sonora FM • Motion FM • Smart FM