JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota DPR asal Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Lukman Edy mendukung keinginan DPR untuk membangun apartemen bagi anggota Dewan.
Namun, ia mengingatkan agar perumahan anggota DPR yang berlokasi di Kalibata, Jakarta Selatan, dialihfungsikan.
"Bangun apartemen di Senayan lalu perumahan yang di Kalibata buat apa? Kalibata kan tanahnya luas. Misal Kalibata dibuat apa begitu? Lokasi di tengah kota, satu rumah satu anggota tidak efektif," kata Lukman, di Jakarta, Rabu (16/8/2017).
Menurut Lukman, alih fungsi perumahan DPR tersebut bisa dilakukan setelah dikembalikan ke negara terlebih dulu.
Dengan demikian, lahan perumahan tersebut bisa digunakan untuk keperluan lainnya.
"Itu diratain dibikin rusunawa yang banyak untuk menampung masyarakat miskin. Misalnya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Sebagai gantinya DPR membangun apartemen di Senayan. Saya kira itu bagus," ujar Lukman.
Wakil Ketua Komisi II ini juga mengingatkan, tingginya biaya renovasi berkala perumahan tersebut yang mencapai miliaran rupiah menjadi salah satu yang harus dipertimbangkan pemerintah.
"Renovasi biayanya besar. Tiap 10 tahun direnovasi lagi. Itu aanggaran renovasinya kan besar. Tapi kalau ada peruntukan yang lebih baik untuk kebutuhan rakyat misalnya rusunawa itu berapa tower itu dapat, bisa ribuan keluarga yang ditampung di situ," kata dia.
"Dijual murah kepada rakyat oleh negara. Ini yang bisa dilakukan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Kalau ada kebijakan itu patut kita pertimbangkan. Kemudian DPR membangun apartemen di sini," ujar Lukman Lukman.
Sebelumnya, DPR mengajukan anggaran sebesar Rp 5,7 triliun untuk operasional di Tahun Anggaran 2018.
Kenaikan anggaran sebesar Rp 4,26 triliun tersebut akan digunakan untuk berbagai keperluan pada tahun 2018.