Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Minta Bangun Apartemen di Senayan, Bagaimana Nasib Perumahan DPR di Kalibata?

Kompas.com - 16/08/2017, 23:04 WIB
Moh. Nadlir

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota DPR asal Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Lukman Edy mendukung keinginan DPR untuk membangun apartemen bagi anggota Dewan.

Namun, ia mengingatkan agar perumahan anggota DPR yang berlokasi di Kalibata, Jakarta Selatan, dialihfungsikan.

"Bangun apartemen di Senayan lalu perumahan yang di Kalibata buat apa? Kalibata kan tanahnya luas. Misal Kalibata dibuat apa begitu? Lokasi di tengah kota, satu rumah satu anggota tidak efektif," kata Lukman, di Jakarta, Rabu (16/8/2017).

Menurut Lukman, alih fungsi perumahan DPR tersebut bisa dilakukan setelah dikembalikan ke negara terlebih dulu.

Dengan demikian, lahan perumahan tersebut bisa digunakan untuk keperluan lainnya.

"Itu diratain dibikin rusunawa yang banyak untuk menampung masyarakat miskin. Misalnya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Sebagai gantinya DPR membangun apartemen di Senayan. Saya kira itu bagus," ujar Lukman.

Wakil Ketua Komisi II ini juga mengingatkan, tingginya biaya renovasi berkala perumahan tersebut yang mencapai miliaran rupiah menjadi salah satu yang harus dipertimbangkan pemerintah.

"Renovasi biayanya besar. Tiap 10 tahun direnovasi lagi. Itu aanggaran renovasinya kan besar. Tapi kalau ada peruntukan yang lebih baik untuk kebutuhan rakyat misalnya rusunawa itu berapa tower itu dapat, bisa ribuan keluarga yang ditampung di situ," kata dia.

"Dijual murah kepada rakyat oleh negara. Ini yang bisa dilakukan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Kalau ada kebijakan itu patut kita pertimbangkan. Kemudian DPR membangun apartemen di sini," ujar Lukman Lukman.

Sebelumnya, DPR mengajukan anggaran sebesar Rp 5,7 triliun untuk operasional di Tahun Anggaran 2018.

Kenaikan anggaran sebesar Rp 4,26 triliun tersebut akan digunakan untuk berbagai keperluan pada tahun 2018.  

Kompas TV Di masa resesnya, para anggota dewan kembali menuai polemik di masyarakat dengan rencana pembangunan gedung baru yang kembali bergulir.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Nasional
Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com