Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PSI Yakin Jokowi Tak Akan Intervensi Kasus Hukum Hary Tanoe

Kompas.com - 03/08/2017, 07:53 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekjen Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Raja Juli Antoni mengucapkan selamat bergabung kepada Partai Perindo yang akan mendukung Presiden Joko Widodo kembali maju pada Pilpres 2019 mendatang.

Antoni mengaku senang, karena sebagai partai baru Perindo mengikuti langkah PSI yang telah lebih dahulu memberikan dukungan kepada Presiden Jokowi.

Dukungan PSI ke Jokowi disampaikan tanggal 11 April 2017 lalu, setelah DPP PSI diterima Presiden di Istana Kepresidenan.

"Ini keputusan baik. Perindo kembali ke jalan yang benar, mengikuti langkah PSI, mengakui kerja keras Presiden Jokowi mensejahterakan rakyat Indonesia," kata Antoni dalam keterangan tertulisnya kepada Kompas.com, Kamis (3/8/2017).

Namun, Antoni mengaku banyak yang bertanya kepadanya apakah bergabungnya Perindo merupakan praktik politik transaksional, mengingat Ketua Umum Perindo Hary Tanoesoedibjo terlilit masalah hukum.

Hary Tanoe saat ini berstatus tersangka di Bareskrim Polri atas dugaan ancaman melalui pesan singkat kepada Subdirektorat Penyidik Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Yulianto.

Kejaksaan Agung juga tengah menyelidiki tindak pidana korupsi terhadap pembayaran restitusi atas permohonan PT Mobile 8 Telecom tahun 2007-2008, yang diduga melibatkan Hary Tanoe sebagai komisaris di perusahaan tersebut.

"Saya kira bila motivasi Perindo mendukung Presiden Jokowi adalah mengharapkan Presiden melakukan intevensi hukum terhadap kasus yang sedang dihadapinya, maka Perindo akan kecewa," ucap Antoni.

Antoni meyakini bahwa Presiden Jokowi tidak akan melakukan upaya menghalangi proses hukum karena transaksi politik. Menurut Antoni, hal ini sudah berkali-kali ditegaskan oleh Jokowi.

"Terakhir kali saya bertemu dengan Presiden Jokowi di Istana Bogor, beliau berkali-kali mengulang komitmennya untuk penegakan hukum yang adil tanpa intevensi politik," ucap Antoni.

(Baca juga: Jurus "Putar Haluan" Partai Perindo...)

Partai Perindo mewacanakan mendukung Joko Widodo dalam Pilpres 2019 yang akan datang. Hal itu akan menjadi agenda utama di dalam Rapimnas Perindo, akhir 2017.

"Dukungan kepada Jokowi menjadi agenda utama yang akan dibahas dalam Rapimnas Perindo akhir tahun ini. Akan banyak nama yang dibahas," ujar Sekretaris Jenderal Perindo Ahmad Rofiq saat dihubungi, Rabu.

Kompas TV Pendiri MNC Grup, Harry Tanoesoedibjo, tidak memenuhi panggilan penyidik Bareskrim Polri yang dijadwalkan hari ini.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com