Dilaporkan ke Polisi, Novel Akan Dapat Bantuan Hukum dari KPK

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Basaria Pandjaitan mengatakan, KPK akan memberikan bantuan hukum bagi penyidiknya, Novel Baswedan.

Hal ini disampaikan Basaria menanggapi laporan terhadap Novel oleh saksi kasus suap mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar, Niko Panji Tirtayasa alias Miko, yang disampaikan ke Bareskrim Polri.

Basaria mengatakan, Novel masih berstatus penyidik KPK, meskipun saat ini sedang menjalani pemulihan kesehatan di Singapura.

"Karena yang bersangkutan masih resmi menjadi anggota KPK, kami akan dukung full (sepenuhnya) dan akan meyiapkan hal-hal yang dibutuhkan, termasuk penasehat hukum," kata Basaria, usai menghadiri acara di Gran Melia Hotel, Jakarta Selatan, Kamis (27/7/2017).

Baca: Usai Diundang Pansus Angket, Saksi Kasus Akil Laporkan Novel Baswedan ke Polisi

KPK akan terlebih dahulu akan memastikan ada atau tidaknya laporan terhadap Novel.

Hal ini juga akan dibicarakan bersama Pimpinan KPK.

"Karena kami belum secara resmi tahu bahwa laporan itu ada, hanya mendengar dari teman-teman. Alangkah baiknya kami akan datang ke sana, (memastikan) apakah laporan itu ada," kata Basaria.

Melaporkan Novel

Laporan Niko alias Miko didaftarkan pada Selasa (25/7/2017) malam, dengan nomor LP/773/VII/2017/Bareskrim.

Pengacara Miko, Ria kusmawati, mengatakan, kliennya merasa dipaksa memberikan keterangan palsu di muka sidang untuk memberatkan terdakwa Romi Herton.

"Miko kemarin jelas, bagaimana Beliau disekap, ada grand design," ujar Ria kepada Kompas.com, Rabu (26/7/2017).

Ria mengatakan, Miko juga diancam. Ancaman itu, akan dikriminalisasi jika tidak menuruti arahan penyidik.

Menurut Ria, ancaman juga ditujukan kepada keluarga Miko yang akan diseret ke penjara terkait kasus di kepolisian yang menjerat Miko.

"Kalau tidak mengikuti arahan akan masuk penjara karena kasus penggelapan di Polda Jabar. Jadi tukar guling. Kan ancaman, bargaining," kata Ria.

Selain itu, Miko juga mengaku disuap Novel agar menuruti arahannya.

Adapun pasal yang disertakan dalam laporan yaitu Pasal 263 dan 264 tentang pemalsuan dokumen, Pasal 266 dan 242 tentang pemberian keterangan palsu, serta Pasal 421 KUHP tentang penyalahgunaan kekuasaan.