PKB: Soal Hidup dan Matinya PAN, Kita Harus Hormati

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar membantah koalisi partai pendukung pemerintah tak kompak, gara-gara Partai Amanat Nasional (PAN) memilih walk out ketika pengambilan keputusan Rancangan Undang-undang Pemilu, Jumat (21/7/2017) pekan lalu.

Cak Imin, sapaan Muhaimin mengatakan, paham betul yang menjadi kerisauan PAN. PAN tidak sependapat dengan partai pendukung, mengenai ambang batas pencalonan Presiden 20 persen dari perolehan kursi di parlemen dan metode konversi suara Sainte Lague.

"Soal hidup dan matinya PAN, kita harus hormati. Tidak ada masalah," katanya ditemui di sela-sela diskusi di Graha Gus Dur di Jalan Raden Saleh, Jakarta, Rabu (26/7/2017).

Sementara itu, ketika ditanya apakah koalisi partai pendukung pemerintah tetap akan bertahan hingga 2019 nanti, Cak Imin enggan berspekulasi.

"Saya enggak tahu. Tapi sejauh ini sih tidak terlalu masalah (gara-gara PAN)," ucap dia.

(Baca: Jokowi Mengaku Undang PAN dalam Pertemuan Koalisi di Istana)

Menurut Cak Imin, dengan atau tanpa diwarnai aksi walk out peserta sidang Paripurna, RUU Pemilu memang harus segera disahkan. Sebab, regulasi ini ditunggu-tunggu oleh penyelenggara Pemiu, yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Lebih lanjut, dia mengatakan, kalaupun ada pihak yang tidak sepakat dengan isi UU, bisa menggugat uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK). Cak Imin tahu saat ini banyak pihak yang menggugat pasal ambang batas pencalonan Presiden.

Terkait dengan hal tersebut, ia pun enggan berspekulasi bahwa PKB akan mengusung calon sendiri apabila ambang batas pencalonan Presiden dikabulkan oleh MK menjadi nol persen, atau dihapuskan.

"Saya belum tahu. Kita lihat saja nanti apa keputusan terakhir dari MK. Gugatan baru dimasukkan kan? Kita tunggu saja," ucap dia.

(Baca: Peringatan Jokowi untuk PAN si 'Anak Nakal'...)

Sebelumnya, dalam rapat paripurna pengambilan keputusan RUU Pemilu empat fraksi termasuk PAN memutuskan keluar. Belakangan, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan membantah partainya walk out dan mengatakan PAN hanya abstain dari pengambilan keputusan.

"(Kenapa) Jadi disamain semua? Walk out? Kami itu mintanya cuma satu kok. Bukan lain-lain. Sainte Lague diganti kuota Hare," kata Zulkifli, Sabtu (22/7/2017).

Sementara itu soal ambang batas pencalonan Presiden 20 persen, Zulkifli mengatakan itu merupakan bagian dari penawaran. Menurut Zulkifli, kekukuhan PAN soal Kuota Hare adalah demi eksistensi partainya.

Dalam kesempatan berbeda, Zulkifli menegaskan partainya tetap mendukung pemerintahan Jokowi-JK. Bahkan, kata dia, dukungan tersebut tetap diberikan meskipun Jokowi mencopot Menteri yang berasal dari PAN.

"Ada (Menteri) atau tidak, bukan menjadi syarat bagi kami. Kami akan dukung penuh Bapak Presiden, agar sukses memimpin dan melaksanakan program-programnya," katanya, Selasa (25/7/2017).