PKB: 'Presidential Threshold' Bukan untuk Hasilkan Capres Tunggal

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Lukman Edy menegaskan, presidential threshold sebesar 20 persen kursi atau 25 persen suara nasional bukan hendak menghadirkan calon tunggal pada Pilpres 2019.

Hal itu disampaikan Lukman menanggapi argumen yang menyatakan presidential threshold sebesar 20 atau 25 persen bertujuan untuk memunculkan calon tunggal.

"Tidak ada tujuan untuk memunculkan calon tunggal dalam pemilu 2019. Undang-undang yang baru justru mempersulit munculnya calon tunggal dalam pemilu," kata Lukman yang juga Ketua Pansus UU Pemilu di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (22/7/2017).

(baca: Fadli Zon: Pemerintah Berusaha Jegal Prabowo Jadi Capres 2019)

Ia menambahkan, dalam Undang-undang Pemilu yang baru, ada mekanisme perpanjangan waktu pendaftaran untuk menghindari potensi munculnya calon tunggal.

Lagi pula, kata Lukman, saat ini sudah terlihat konsentrasi partai politik yang hendak mengusung calonnya pada pemilu 2019.

"Pak Prabowo (Subianto), misalnya yang juga konsentrasi partai politiknya yang hendak mengusungnya juga sudah terlihat," papar Lukman.

(baca: Istana Anggap Terlalu Jauh Tuduhan Jegal Prabowo Jadi Capres 2019)

Berdasarkan peta politik saat ini, ia memprediksi nantinya akan ada tiga hingga empat pasangan calon presiden dan wakil presiden pada pemilu 2019.

"Saya memprediksi minimal dua maksimal empat. Jadi calon presiden kita bisa dua, tiga, atau empat. Enggak lebih dari empat. Enggak mungkin sampai lima calonnya," lanjut dia.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon sebelumnya menuduh ada upaya penjegalan oleh pemerintah terhadap Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto untuk maju kembali Pemilu Presiden 2019.

(baca: Berkaca Pemerintahan SBY, Golkar Nilai Perlu Presidential Threshold)

Sebab, Pemerintah bersikukuh tidak ingin mengubah ambang batas presiden (presidential threshol) dalam revisi UU Pemilu.

"Menurut saya yang ada sekarang itu pemerintah sedang berusaha untuk menjegal Pak Prabowo untuk menjadi calon dan ini tidak masuk akal," ujar Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/7/2017).