Berkaca Pemerintahan SBY, Golkar Nilai Perlu 'Presidential Threshold'

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Sekretaris Fraksi Partai Golkar di DPR, Ace Hasan Syadizily, menyatakan, alasan utama partainya memperjuangkan presidential threshold sebesar 20 persen kursi atau 25 persen suara nasional untuk meperkuat stabilitas pemerintahan.

Menurut Ace, berkaca dari pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) periode pertama, pemerintahan tanpa dukungan parlemen yang kuat sangat sulit untuk merealisasikan program yang telah disusun.

"Misal jaman Pak SBY-Jusuf Kalla (JK). Waktu itu ada koalisi kerakyatan dan kebangsaan. Pak SBY dari parpol minoritas. Hampir 3 bulan gonjang -ganjing," ujar Ace dalam sebuah diskusi di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (22/7/2017).

(baca: Lucunya Drama Rapat Paripurna Pengesahan UU Pemilu....)

Ia juga mencontohkan pemerintah Jokowi-JK pada awal periode yang juga kelimpungan menghadapi serangan kelompok oposisi di parlemen, sehingga program kerja tak kunjung bisa direalisasikan.

"Demikian pula waktu Pak Jokowi di masa awal pemerintahannya. Kalau Golkar enggak kasih dukungan maka kita bisa lihat dua tahun seperti apa awal pemerintahan seperti apa dulu," lanjut Ace.

Sebelumnya, agenda voting untuk mengesahkan RUU Pemilu diwarnai aksi walk out yang dilakukan empat fraksi.

Sebelumnya, agenda voting untuk mengesahkan RUU Pemilu diwarnai aksi walk out yang dilakukan empat fraksi.

(baca: UU Pemilu Disahkan, Ini Tanggapan Jokowi...)

Adapun empat fraksi itu adalah Fraksi PAN, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Demokrat, dan Fraksi PKS.

Dengan demikian, pengesahan RUU Pemilu menjadi UU Pemilu dilanjutkan dengan peserta rapat paripurna dari enam fraksi.

Sebelumnya, PAN dan PKB menjadi dua partai yang menentukan keputusannya pada detik-detik akhir pengambilan keputusan.

PKB sebelumnya juga masih belum satu suara dengan pemerintah. Namun atas sejumlah pertimbangan, PKB akhirnya ikut ke gerbong pendukung pemerintah.

(baca: PDI-P Anggap PAN Tak Ada di Koalisi Pemerintahan)

Poin presidential threshold menjadi yang paling alot dibahas. Kelompok yang menolak sebesar 20 persen kursi atau 25 persen suara nasional menilai, threshold sudah tak relevan karena pileg dan pilpres dilaksanakan serentak.