Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sanjungan Panglima TNI soal Diplomasi Cerutu Megawati...

Kompas.com - 21/07/2017, 18:23 WIB
Fachri Fachrudin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menyanjung Presiden kelima RI, Megawati Soekarnoputri, atas kepeduliannya terhadap kedaulatan negara.

Menurut Gatot, ketika Mega, sapaan akrab Megawati, menjabat sebagai anggota DPR pernah mendapat tugas melobi Kuba untuk abstain atau tidak ikut menentukan Timor Timur untuk dibahas dalam rapat Dewan Keamanan PBB.

Saat itu, kedutaan besar RI di Amerika Seerika sempat bingung lantaran Mega tidak merokok tetapi memegang cerutu.

"Kemudian cerutunya itu di dalam ruangan sidang diangkat-angkat (oleh Mega sambil berkata) 'Cuba, Indonesia, Megawati, Soekarno'," kata Gatot dalam acara Pembekalan kepada Calon Perwira Remaja TNI di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur (21/7/2017).

(Baca: Gatot Nurmantyo: Tidak Etis Saya Berambisi, Beradu dengan Presiden)

Maksud Mega pun dipahami. Kemudian Delegasi dari Kuba menyampaikan kepada negara-negara sahabatnya di Afrika Selatan untuk abstain dalam penentuan pembahasan Timor-Timur di rapat PBB.

"Saat itu batal dimasukan Timor-Timur dalam pembahasan Dewan Keamanan PBB. Ini satu hal yang luar biasa," kata Gatot.

Kemudian, lanjut Gatot, pada saat Mega menjadi Presiden, kondisi kritis tengah dialami militer Indonesia lantaran diembargo Amerika dan sekutunya. Dalam kondisi seperti ini, Mega tak berhenti berpikir untuk membeli pesawat dan senjata dari Uni Soviet (Rusia).

"Antara lain hasilnya sekarang, yang membuat kita ditakuti karena kita mempunyai (pesawat) Sukhoi," kata Gatot.

(Baca: Puisi "Jaka", Panglima TNI Ingatkan Ancaman Migrasi Penduduk Dunia)

Menurut Gatot, jerih upaya Mega saat itu memecahkan persoalan di tengah keterhimpitan akibat embargo.

"Jadi diembargo rupaya lebih bagus, kita bisa dapat Sukhoi," kata dia.

Selain itu, kata Gatot, Mega juga tak menolak ketika dibebankan tugas sebagai Ketua Dewan Pengarah Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP). Meskipun di bawahnya itu merupakan pejabat eselon 1. 

"Beliau menerima jabatan itu bukan karena jabatannya, tapi karena, mungkin saya yakin, amanah dari ayahanda (Soekarno) untuk membuat ideologi Pancasila tetap kekal dan abadi di Indonesia ini," kata Gatot.

Kompas TV Presiden Joko Widodo terlihat berbicara serius berdua dengan Megawati.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

Nasional
Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Nasional
Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Nasional
BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Nasional
Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Nasional
Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com