Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Romahurmuziy Tak Akan Pecat Djan Faridz dari PPP

Kompas.com - 20/07/2017, 23:11 WIB
Fachri Fachrudin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy tidak akan memecat Djan Faridz dari partai tersebut.

"Kami tidak dalam posisi untuk melakukan pemecatan, meskipun saya pernah dipecat oleh Djan Faridz," ujar Romi, sapaan Romahurmuziy, saat menghadiri Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) II Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Utara, Kamis (20/7/2017).

Pada akhir Maret 2017, Djan pernah menyatakan memecat Romi. Saat itu, Djan memimpin kepengurusan PPP yang sah setelah Pengadilan Tata Usaha Negara mengabulkan gugatannya pada 22 November 2016.

(Baca juga Demi Islah, Kubu Romi Tawarkan Djan Faridz Posisi Majelis Tinggi PPP)

Romi mengatakan, pihaknya lebih mengedepankan upaya rekonsiliasi agar PPP kembali solid ketimbang melakukan pemecatan. "Bahwa partai ini perlu kebesaran dan rekonsiliasi," kata Romi.

Ketika disinggung soal tudingan Djan bahwa ada upaya perebutan kantor DPP PPP di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Romi mengatakan bahwa hal itu tidak benar.

"Itu hanya rekayasa. Ini lucu-lucu aja. Dia (Djan) enggak ada isu," kata Romi.

(Baca Ketum PPP: Tidak Ada Perebutan Kantor DPP)

Sementara itu, Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani mengatakan bahwa putusan kasasi oleh Mahkamah Agung Nomor 79 PK/Pdt.Sus-Parpol/2016 secara otomatis menganulir putusan kasasi Nomor 601 K/Pdt.Sus-Parpol/2015 tanggal 2 November 2015 yang memenangkan PPP kubu Djan Faridz.

Seminggu sebelum hari raya Idul Fitri 2017 lalu, kata Arsul, pihaknya sudah mengirim surat kepada Djan dengan maksud mengajak islah.

Selain itu, Arsul juga menawarkan Djan posisi strategis di PPP, yakni pimpinan Majelis Tinggi PPP, bersama dengan senior-senior partai.

"Kemudian kita minta kantor diserahkan untuk halalbihalal kita undang Djan, tetapi tidak ada respons," kata Arsul.

Karena Djan tak merespons, lanjut Arsul, pihaknya meminta aparat kepolisian mengamankan kantor DPP PPP di Jalan Diponegoro. Salah satu alasannya adalah ada pihak luar yang berada di kantor itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Di Hadapan Wapres, Ketum MUI: Kalau Masih Ada Korupsi, Kesejahteraan Rakyat 'Nyantol'

Di Hadapan Wapres, Ketum MUI: Kalau Masih Ada Korupsi, Kesejahteraan Rakyat "Nyantol"

Nasional
Polri Tangkap 5 Tersangka Penipuan Berkedok Email Palsu, 2 di Antaranya WN Nigeria

Polri Tangkap 5 Tersangka Penipuan Berkedok Email Palsu, 2 di Antaranya WN Nigeria

Nasional
Terobosan Menteri Trenggono Bangun Proyek Budi Daya Ikan Nila Salin Senilai Rp 76 Miliar

Terobosan Menteri Trenggono Bangun Proyek Budi Daya Ikan Nila Salin Senilai Rp 76 Miliar

Nasional
Terdakwa Korupsi Tol MBZ Pakai Perusahaan Pribadi untuk Garap Proyek dan Tagih Pembayaran

Terdakwa Korupsi Tol MBZ Pakai Perusahaan Pribadi untuk Garap Proyek dan Tagih Pembayaran

Nasional
Rayakan Ulang Tahun Ke 55, Anies Gelar 'Open House'

Rayakan Ulang Tahun Ke 55, Anies Gelar "Open House"

Nasional
KSAU Tinjau Kesiapan Pengoperasian Jet Tempur Rafale di Lanud Supadio Pontianak

KSAU Tinjau Kesiapan Pengoperasian Jet Tempur Rafale di Lanud Supadio Pontianak

Nasional
Jokowi: Alat Komunikasi Kita Didominasi Impor, Sebabkan Defisit Perdagangan Rp 30 Triliun

Jokowi: Alat Komunikasi Kita Didominasi Impor, Sebabkan Defisit Perdagangan Rp 30 Triliun

Nasional
Wapres Ma’ruf Amin Minta Penyaluran Dana CSR Desa Diperhatikan agar Tepat Sasaran

Wapres Ma’ruf Amin Minta Penyaluran Dana CSR Desa Diperhatikan agar Tepat Sasaran

Nasional
Hakim MK Tegur KPU karena Renvoi Tak Tertib dalam Sengketa Pileg

Hakim MK Tegur KPU karena Renvoi Tak Tertib dalam Sengketa Pileg

Nasional
Soal Silaturahmi Kebangsaan dengan Presiden dan Wapres Terdahulu, Bamsoet: Tinggal Tunggu Jawaban

Soal Silaturahmi Kebangsaan dengan Presiden dan Wapres Terdahulu, Bamsoet: Tinggal Tunggu Jawaban

Nasional
Hormati Ganjar, Waketum Gerindra: Sikap Oposisi Bukan Pilihan yang Salah

Hormati Ganjar, Waketum Gerindra: Sikap Oposisi Bukan Pilihan yang Salah

Nasional
Ganjar Pilih di Luar Pemerintahan, Bamsoet: Boleh, tapi Kita Bekerja Gotong Royong

Ganjar Pilih di Luar Pemerintahan, Bamsoet: Boleh, tapi Kita Bekerja Gotong Royong

Nasional
Hanya Ada 2 'Supplier' Indonesia yang Pasok Perangkat untuk Apple, Jokowi: Memprihatinkan

Hanya Ada 2 "Supplier" Indonesia yang Pasok Perangkat untuk Apple, Jokowi: Memprihatinkan

Nasional
Jokowi Resmikan Indonesia Digital Test House, Anggarannya Hampir 1 Triliun

Jokowi Resmikan Indonesia Digital Test House, Anggarannya Hampir 1 Triliun

Nasional
KPK Didesak Usut Pemberian THR ke Anggota DPR dari Kementan, Panggil Bersaksi dalam Sidang

KPK Didesak Usut Pemberian THR ke Anggota DPR dari Kementan, Panggil Bersaksi dalam Sidang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com