Kejaksaan Kembalikan Berkas Perkara Hary Tanoe ke Bareskrim

JAKARTA, KOMPAS.com - Jaksa peneliti Kejaksaan Agung mengembalikan berkas perkara kasus yang menjerat CEO MNC Group Hary Tanoesoedibjo. Jaksa Agung Muhammad Prasetyo mengatakan, jaksa menganggap perlu ada yang dilengkapi dalam berkas perkara tersebut.

"Ada yang kurang. Ada yang perlu ditambahi lagi atau disempurnakan kembali," ujar Prasetyo di kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta, Selasa (18/7/2017).

Namun, Prasetyo tidak menyebut apa saja yang kurang dalam berkas tersebut. Yang jelas, berkas tersebut harus melingkupi bukti yang cukup disertai keterangan saksi dan ahli. Jaksa tidak memiliki target kapan penyidik harus melimpahkan lagi berkas perkara Hary.

"Kalau semuanya sudah lengkap, tentunya kita tidak ada pilihan lain harus menyatakan berkasnya sudah lengkap untuk tentunya kita harapkan segera dikirimkan tersangka dan barang buktinya," kata Prasetyo.

(Baca: Hakim Praperadilan Tolak Gugatan Hary Tanoe)

Sebelumnya, Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Brigjen Pol Fadil Imran mengatakan, saat ini penyidik fokus untuk merampungkan berkas perkara Hary pasca ditolaknya praperadilan.

"Kami fokus untuk melengkapi berkas perkara agar segera tahap II," ujar Fadil.

Hary merupakan tersangka dalam kasus dugaan mengancam Kepala Subdirektorat Penyidik Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Yulianto melalui media elektronik.

Ia dikenakan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik (ITE) mengenai ancaman melalui media elektronik.

(Baca: Ini Pertimbangan Hakim Tolak Praperadilan Hary Tanoe)

Hary sudah diperiksa sebagai tersangka oleh penyidik Bareskrim. Atas penetapannya sebagai tersangka, Hary mendaftarkan gugatan prapwradilan. Namun, hakim menolak gugatan tersebut.

Dalam pertimbangannya, hakim berpendapat bahwa pihak kepolisian telah memiliki dua alat bukti yang sah untuk menetapkan Hary sebagai tersangka.

Berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Polri, prosedur penyelidikan dan penyidikan dalam kasus Hary telah sesuai ketentuan dalam KUHAP dan Peraturan Kapolri.