Pemerintah Akan Pinjamkan Lahan Perhutani untuk Rakyat Selama 35 Tahun

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah akan meminjamkan lahan milik Perum Perhutani kepada masyarakat. Nantinya, masyarakat setempat bisa mengelola lahan yang dipinjamkan menjadi lahan pertanian selama 35 tahun.

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution bersama sejumlah menteri terkait melaporkan rencana ini kepada Presiden Joko Widodo, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (4/7/2017).

"Intinya itu yang kita jelaskan dan sudah siap perhutanan sosial itu, adalah tanah dari perhutani yang diberikan akses kepada masyarakat," kata Menko Darmin usai menghadap Jokowi di Istana.

Darmin mengatakan, program ini menjadi salah satu langkah pemerintah untuk melakukan redistribusi aset dan pemerataan ekonomi. Nantinya setiap 5 tahun, penggunaaan lahan akan dievaluasi.

(Baca: Redistribusi Lahan Pertama Sasar Petani)

Apabila lahan tidak dimanfaatkan dengan baik atau disalahgunakan, maka pemerintah bisa mencabut izin penggunaan lahan dan mengalihkan ke masyarakat lainnya.

"Tapi selama dia mengerjakannya sesuai rencana, itu 35 tahun. Bahkan ya, bisa diperpanjang juga setelah itu," ucap Darmin.

Menurut Darmin, program ini akan segera diresmikan oleh Jokowi di Karawang. Kemudian disusul dengan daerah lainnya seperti Bangka Belitung dan Riau. Luas lahan yang dipinjamkan bervariasi untuk setiap daerahnya, mulai dari 2000 sampai 4000 hektar.

"Mudah-mudahan, pulang dari Eropa bapaknya, minggu ketiga Juli itu, Presiden sudah mulai akan me-launching-nya," ucap Darmin.