Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Partai Demokrat Seharusnya Bisa Lahirkan Pemimpin Baru, Bukan Cuma AHY

Kompas.com - 27/06/2017, 17:13 WIB
Fachri Fachrudin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti menilai Partai Demokrat belum berkembang.

Sebab di usia yang menginjak 15 tahun, semestinya partai besutan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu punya banyak pilihan kader terkait pemilihan presidan pada 2019.

Hal ini disampaikan Ray menanggapi kemungkinan Partai Demokrat mengusung Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) pada Pilpres 2019.

Baca: Wacana Demokrat Usung AHY sebagai Capres Dinilai Terlalu Dipaksakan

"Dalam usia seperti ini, lahir pemimpin baru Demokrat. Bukan kembali berputar ke para pendirinya," kata Ray melalui pesan singkatnya, Selasa (27/6/2017).

Cemerlangnya karir AHY di dunia Militer, menurut Ray, jangan menjadi satu-satunya acuan penilaian.

Sebab, dunia politik sangat berbeda dengan militer. Di dunia politik, AHY merupakan pendatang baru dan masih perlu banyak belajar.

"Intinya, jangan terlalu memaksa diri," kata Ray.

Ray menilai, publik semakin dewasa memahami politik. Sehingga, Partai Demokrat harus berpikir matang sebelum mengusung AHY sebagai calon presiden.

Sebab, jika keputusan ini tidak tepat akan berdampak pada popularitas Partai Demokrat ke depannya.

"Mengusung yang belum semestinya bisa berbuah tak elok," kata Ray.

"Biarkan AHY memulai kariernya dari yang paling mungkin dan paling dikuasainya. Waktu untuknya masih panjang, tak perlu terlalu dipaksakan," tambah dia.

Sebelumnya, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Agus Hermanto menuturkan, pencalonan AHY merupakan aspirasi masyarakat luas, khususnya kader Demokrat.

"Kader-kader di bawah pada 2019 menginginkannya, Mas Agus (AHY) menjadi next president di negara Republik Indonesia yang kita cintai ini," kata Agus, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis pekan lalu.

Agus mengaku, partainya belum memastikan apakah AHY diproyeksikan sebagai calon presiden atau calon wakil presiden.

Baca: AHY: Banyak Orang Bertanya, Jangan-jangan Saya Menghilang Setelah Pilkada DKI

Namun, ia menegaskan, Rakernas Demokrat beberapa waktu lalu memutuskan bahwa Demokrat akan mengusung kadernya baik sebagai capres atau cawapres.

"Apakah Demokrat mengusung presiden dan wakil presiden, apakah presiden saja harus berkoalisi, itu kita lihat dalam hasil penggodokan UU Pemilu," kata Wakil Ketua DPR RI itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Anggap Jokowi Bukan Kader Lagi, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Anggap Jokowi Bukan Kader Lagi, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Nasional
Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Nasional
Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasional
Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Nasional
KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

Nasional
Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

Nasional
Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Nasional
Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Nasional
Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Nasional
Menlu Sebut Judi 'Online' Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Menlu Sebut Judi "Online" Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Nasional
PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi 'Effect'

PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi "Effect"

Nasional
Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Nasional
Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Nasional
Ikut Kabinet atau Oposisi?

Ikut Kabinet atau Oposisi?

Nasional
Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com