Kata Ketum Golkar soal Kemungkinan Demokrat Usung AHY di Pilpres 2019

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto tak berkomentar banyak soal kemungkinan Partai Demokrat mengusung Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) pada Pilpres 2019.

Menurut dia, semua orang berhak mencalonkan diri.

"Saya rasa itu hak daripada pihak-pihak calon. Yang penting semuanya kembali pada masyarakat bagaimana mempunyai suatu itikad baik untuk kepentingan bangsa dan negara. Saya rasa itu semua pada akhirnya dipilih rakyat," kata Novanto, seusai meninjau kesiapan mudik Lebaran di Stasiun Senen, Jakarta Pusat, Kamis (22/6/2017).

Sementara, Golkar telah resmi mengusung Joko Widodo untuk Pemilihan Presiden 2019.

Baca: Demokrat Proyeksikan AHY Maju pada Pilpres 2019

Novanto menegaskan, partainya saat ini fokus mendukung Pemerintahan Jokowi.

Dengan munculnya nama-nama calon pesaing Jokowi pada Pilpres 2019 tak membuat partai berlambang beringin itu merasa perlu lebih intensif mensosialisasikan calon presidennya.

"Kalau saya sih, Pak Jokowi kami terus kami lakukan (sosialisasi intensif)," kata Ketua DPR RI itu.

Partai Demokrat memproyeksikan putra sulung Ketua Umum Susilo Bambang Yudhoyono, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), untuk maju ke Pemilihan Presiden 2019.

Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Agus Hermanto menuturkan, hal itu merupakan aspirasi masyarakat luas, khususnya kader Demokrat.

Baca: Diproyeksikan Maju Pilpres 2019, AHY Sudah Jadi Kader Demokrat?

"Kader-kader di bawah di 2019 menginginkannya, Mas Agus (AHY) menjadi next leader di negara Republik Indonesia yang kita cintai ini," kata Agus, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis.

Agus mengaku, partainya belum memastikan apakah AHY diproyeksikan sebagai calon presiden atau calon wakil presiden.

Namun, ia menegaskan, Rakernas Demokrat beberapa waktu lalu memutuskan bahwa Demokrat akan mengusung kadernya baik sebagai capres maupun cawapres.

"Apakah Demokrat mengusung presiden dan wakil presiden, apakah presiden saja harus berkoalisi, itu kita lihat dalam hasil penggodokan UU Pemilu," kata Wakil Ketua DPR RI itu.