Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Polri Ingatkan Novel Ada Implikasi Hukum jika Pernyataannya Tak Benar

Kompas.com - 16/06/2017, 11:36 WIB
Estu Suryowati

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Polri berharap penyidik senior KPK Novel Baswedan menyampaikan ke Kepolisian semua informasi yang dimiliki terkait kasus penyiraman air keras.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Setyo Wasisto mengatakan, pernyataan Novel di media massa tidak memiliki nilai pro justisia.

Ia menyarankan Novel menuangkan informasi yang dimiliki ke dalam berita acara pemeriksaan (BAP).

"Namun, saya juga mengingatkan kalau Saudara Novel ada satu nama atau menyebut nama, tapi ternyata tidak benar, maka itu ada implikasi hukumnya," kata Setyo di Jakarta, Jumat (16/6/2017).

"Oleh sebab itu, saya menyarankan kalau dia mempunyai informasi-informasi, silakan dituangkan dalam BAP," imbuh Setyo.

(baca: Novel Baswedan Ungkap Ada Jenderal Polisi Terlibat Teror Terhadapnya)

Setyo membantah jika pihaknya dianggap kesulitan dalam mengusut kasus penyerangan terhadap Novel.

"Sebetulnya tidak sulit. Penyidikan itu dari induktif, dari TKP kita cari barang bukti dan saksi. Kemudian dari deduktif kita cari motif-motif. Ini belum ketemu dan kita terus mencari bukti dan saksi dan informasi terkait," ucap Setyo.

Dia menambahkan, seluruh satgas dan satker terkait, termasuk Densus 88 sudah dilibatkan dalam penanganan kasus ini.

"Kita all out mencari," kata Setyo.

(baca: Polri Minta Novel Baswedan Beri Keterangan kepada Polisi, Bukan Media)

Sebelumnya, dalam sebuah wawancara kepada Time, Novel mengatakan bahwa serangan itu terkait sejumlah kasus korupsi yang ditanganinya.

"Begitu banyak korupsi untuk dilawan," kata Novel kepada Time, yang dilansir Kompas.com, Kamis.

Saat diwawancara Time, Novel masih dalam proses penyembuhan terhadap matanya yang terkena siraman air keras.

(baca: Istana Enggan Komentar soal Jenderal Polisi Terlibat Penyerangan Novel Baswedan)

Halaman:


Terkini Lainnya

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com