Polri Minta Novel Baswedan Beri Keterangan kepada Polisi, Bukan Media

Kompas.com - 15/06/2017, 09:01 WIB
Kadiv Humas Polri Irjen Setyo Wasisto di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (13/6/2017). KOMPAS.com/ESTU SURYOWATIKadiv Humas Polri Irjen Setyo Wasisto di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (13/6/2017).
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol Setyo Wasisto mengomentari pernyataan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan terkait kasus penyiraman air keras terhadap dirinya dalam sebuah wawancara kepada Time.

Setyo meminta keterangan yang menyangkut kasus penyiraman air keras itu disampaikan dalam berita acara pemeriksaan dan tidak di media massa. Dengan demikian, keterangan tersebut memiliki kekuatan hukum.

"Kalau keterangannya itu ingin menjadi satu keterangan yang berharga silakan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan. Kalau keterangan itu disampaikan kepada media kan tidak bisa dijadikan pro yustisia," ujar Setyo saat ditemui di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (14/6/2017).

Setyo mengatakan, beberapa waktu lalu penyidik telah meminta keterangan kepada Novel meski tidak tuntas. Menurut dia, jika bersedia, penyidik akan kembali memeriksa Novel di Singapura untuk menggali informasi yang diperlukan.

"Kemarin polisi meminta keterangan (ke novel) tapi tidak tuntas. Nanti kalau yang bersangkutan bersedia diperiksa mungkin diperiksa di Singapura," kata Setyo.

Secara terpisah, Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Kombes Pol Martinus Sitompul meminta Novel untuk menyampaikan informasi apa pun yang dia miliki kepada penyidik Polda Metro Jaya agar ditindaklanjuti dan tidak menimbulkan tendensi.

"Supaya penyidik Polda Metro Jaya bisa menindaklanjutinya, informasi-informasi penting yang dianggap penting oleh saudara Novel, hendaknya disampaikan kepada penyidik, supaya tidak terjadi sebuah tendensi atau tudingan," kata Martinus.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Martinus menuturkan, sebuah informasi harus diuji kebenarannya, oleh sebab itu harus diserahkan kepada penyidik untuk ditindaklanjuti.

"Kalau diberikan kepada penyidik, kita akan teruskan kita akan selidiki, benar enggak? darimana alur-alurnya, fakta-fakta? apa yang mendukung pernyataan itu, jadi prinsipnya harus diserahkan ke polisi," tutur Martinus.

"Jadi kalau tidak disampaikan, kemudian disampaikan ke publik informasi itu katakanlah tidak bernilai, ya karena tidak bisa ditindaklanjuti. Nah karena kalau menuding seseorang kan harus kita bisa dapat faktanya, waktunya kapan pukul berapa dimana siapa perwiranya itu kan harus jelas," ucapnya.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wapres: RI Harus Miliki Kapasitas Pelopori 'Halal System'

Wapres: RI Harus Miliki Kapasitas Pelopori "Halal System"

Nasional
Pegang Presidensi G20, Indonesia Akan Beri Perhatian Khusus ke Negara Pasifik Selatan

Pegang Presidensi G20, Indonesia Akan Beri Perhatian Khusus ke Negara Pasifik Selatan

Nasional
Hidupkan Ekonomi Nasional, Wapres: Perlu Fokus pada Sektor Berpeluang Tumbuh Positif

Hidupkan Ekonomi Nasional, Wapres: Perlu Fokus pada Sektor Berpeluang Tumbuh Positif

Nasional
Pemerintah Siapkan Skenario Booster Vaksin Covid-19 untuk 2022

Pemerintah Siapkan Skenario Booster Vaksin Covid-19 untuk 2022

Nasional
Kabareskrim Sebut Polisi Sudah Ungkap 13 Kasus Pinjol Ilegal, Total Ada 57 Tersangka

Kabareskrim Sebut Polisi Sudah Ungkap 13 Kasus Pinjol Ilegal, Total Ada 57 Tersangka

Nasional
Dewas Diminta Segera Investigasi Dugaan Pelanggaran Etik Wakil Ketua KPK Lili Pintauli

Dewas Diminta Segera Investigasi Dugaan Pelanggaran Etik Wakil Ketua KPK Lili Pintauli

Nasional
Hari Santri Nasional, Berawal dari Resolusi Jihad yang Kelak Memicu Pertempuran 10 November

Hari Santri Nasional, Berawal dari Resolusi Jihad yang Kelak Memicu Pertempuran 10 November

Nasional
Syarat PCR untuk Naik Pesawat, Pimpinan Komisi IX: Lebih Baik Mencegah daripada Mengobati

Syarat PCR untuk Naik Pesawat, Pimpinan Komisi IX: Lebih Baik Mencegah daripada Mengobati

Nasional
Dilaporkan ke Dewas Lagi, Lili Pintauli Didesak Mundur sebagai Pimpinan KPK

Dilaporkan ke Dewas Lagi, Lili Pintauli Didesak Mundur sebagai Pimpinan KPK

Nasional
Mahfud MD Pastikan Tak Akan Berhenti Tindak Tegas Pinjol Ilegal

Mahfud MD Pastikan Tak Akan Berhenti Tindak Tegas Pinjol Ilegal

Nasional
Pacaran Pakai Mobil Patroli, Bripda Arjuna Bagas Segera Disidang

Pacaran Pakai Mobil Patroli, Bripda Arjuna Bagas Segera Disidang

Nasional
Warga Didorong Berani Lapor Polisi jika Diteror Pinjol Ilegal, LPSK Akan Dilibatkan

Warga Didorong Berani Lapor Polisi jika Diteror Pinjol Ilegal, LPSK Akan Dilibatkan

Nasional
Mahfud Terima Laporan Warga Bunuh Diri karena Diteror Pinjol Ilegal

Mahfud Terima Laporan Warga Bunuh Diri karena Diteror Pinjol Ilegal

Nasional
Imparsial Kritik Surat Peringatan Plt Bupati Sintang soal Pembongkaran Masjid Ahmadiyah

Imparsial Kritik Surat Peringatan Plt Bupati Sintang soal Pembongkaran Masjid Ahmadiyah

Nasional
Dukung Pemerintah Perangi Mafia Tanah, LPSK Siap Lindungi Korban

Dukung Pemerintah Perangi Mafia Tanah, LPSK Siap Lindungi Korban

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.