KPK Sangsi soal Keabsahan Pansus Hak Angket KPK

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meragukan keabsahan pembentukan panitia khusus hak angket terhadap KPK yang dilakukan DPR.

Juru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, banyak hal yang patut dipertanyakan dalam proses pengambilan keputusan.

Dalam Pasal 201 Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3) disebutkan bahwa pansus hak angket akan sah jika seluruh fraksi mengirimkan perwakilannya.

"Kalau sampai sekarang ada dua fraksi yang tidak mengirimkan anggotanya di pansus hak angket, ada pertanyaan serius apakah pansus hak angket itu sah atau tidak secara hukum," ujar Febri di gedung KPK, Jakarta, Rabu (7/6/2017).

Selain itu, Febri menganggap Pansus Hak Angket KPK menyalahi Pasal 79 ayat 3 UU MD3 yang menyatakan bahwa hak angket merupakan hak DPR untuk menyelidiki pelaksanaan UU atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan masyarakat dan bertentangan dengan perundang-undangan.

Sementara itu, KPK bukan termasuk bagian dari pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut.

"KPK mematuhi aturan hukum yamg berlaku, khususnya UU MD3 itu. Kami ingin pastikan apakah di Pasal 79, KPK tidak masuk domain tersebut," kata Febri.

Febri mengatakan, KPK sebagai lembaga penegak hukum harus mematuhi aturan yang berlaku. Rekaman pemeriksaan Miryam tidak bisa dibuka di forum selain ruang pengadilan.

Saat ini, KPK masih akan membahas pembentukan pansus tersebut secara internal dan membuat suatu sikap. Jika nantinya KPK dipanggil DPR nantinya, Febri tak bisa menjanjikan KPK akan datang memenuhinya.

"Jadi intinya kita ingin lihat terlebih dahulu, karena kita temukan ada alasan mendasar indikasi pertanyaan yang serius soal keabsahan hak angket tersebut," kata Febri.

Politisi Partai Golkar Agun Gunandjar Sudarsa terpilih sebagai Ketua Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket KPK. Penunjukan Agun dan tiga wakil ketua pansus lainnya dilakukan dalam rapat yang berlangsung tertutup.

(Baca: Agun Gunandjar Jadi Ketua Pansus Hak Angket KPK)

Hak angket ini dimulai dari protes yang dilayangkan sejumlah anggota Komisi III kepada KPK terkait persidangan kasus dugaan korupsi proyek e-KTP di Pengadilan Tipikor Jakarta.

Sejumlah nama anggota DPR disebut menerima aliran uang dari megaproyek tersebut. Berdasarkan keterangan penyidik, nama-nama yang disebutkan dalam dakwaan e-KTP berdasarkan keterangan Miryam.

Sementara itu, di persidangan, Miryam menyatakan bahwa keterangan saat di tingkat penyidikan itu tidak benar karena di bawah tekanan.

(Baca juga: KPK Pertanyakan Perubahan Sikap Sejumlah Fraksi Terkait Hak Angket)