Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Polri Akan Bentuk Densus Tipikor, Apa Kata KPK?

Kompas.com - 24/05/2017, 20:13 WIB
Robertus Belarminus

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pembentukan Detasemen Khusus Tindak Pidana Korupsi (Densus Tipikor) oleh Polri menjadi salah satu kesimpulan rapat kerja antara Polri dan Komisi III DPR, pada Selasa (23/5/2017) kemarin.

Menanggapi rencana Polri membentuk Densus Tipikor, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan sejumlah catatan.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, KPK memantau hasil rapat Polri dan KPK.

Atas rencana pembentukan Densus Tipikor, kata Febri, KPK menyayangkan ada anggota DPR yang masih berpikir bahwa KPK merupakan lembaga yang bersifat sementara.

Menurut dia, hal ini karena adanya kekeliruan pemahaman oleh anggota DPR soal istilah KPK sebagai lembaga ad hoc.

Baca: Ini Alasan Polri Ingin Bentuk Densus Tipikor

Febri mengatakan, ad hoc itu berarti bahwa pembentukan KPK untuk tujuan tertentu, bukan dibentuk untuk tujuan sementara.

"Karena KPK sebenarnya dibentuk sebagai amanat dari reformasi pada saat itu. Ada dua TAP MPR, TAP MPR 98 dan TAP MPR 2001, yang cukup jelas mengamanatkan pembentukan KPK," kata Febri, di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Rabu (24/5/2017).

Dengan demikian, lanjut Febri, seandainya KPK digantikan dengan institusi lain, hal ini bisa dipahami sebagai upaya melemahkan atau membubarkan KPK.

Febri menekankan, selama ini, hubungan KPK dengan institusi penegak hukum lainnya seperti Polri dan Kejaksaan Agung, berjalan baik.

KPK akan memberi dukungan sesuai kewenangan yang dimiliki jika rencana Polri membentuk Densus Tipikor terwujud.

Sinergi antara KPK, Polri, dan Kejaksaan, akan lebih baik dalam memerangi korupsi. 

"Sinergi ini akan lebih bagus bagi perang melawan korupsi ketimbang kemudian lembaga-lembaga penegak hukum dibenturkan secara langsung atau tidak langsung," ujar Febri.

Baca: Anggota Komisi III: Polri Akan Bentuk Densus Tipikor setara KPK

Mengenai kemungkinan kerja Densus Tipikor akan tumpang tindih dengan KPK, Febri mengatakan, sudah ada aturan yang membedakan KPK dalam pemberantasan korupsi dengan lembaga penegak hukum lainnya.

Halaman:


Terkini Lainnya

Temui Warga Aceh Usai Pilpres, Cak Imin Janji Lanjutkan Perjuangan

Temui Warga Aceh Usai Pilpres, Cak Imin Janji Lanjutkan Perjuangan

Nasional
Timnas Akan Hadapi Guinea untuk Bisa Lolos ke Olimpiade, Jokowi: Optimistis Menang

Timnas Akan Hadapi Guinea untuk Bisa Lolos ke Olimpiade, Jokowi: Optimistis Menang

Nasional
KPK Sebut Penyidik Bisa Jemput Paksa Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor

KPK Sebut Penyidik Bisa Jemput Paksa Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor

Nasional
TNI AD Mulai Tanam Padi di Merauke, KSAD: Selama Ini Hasilnya Kurang Baik

TNI AD Mulai Tanam Padi di Merauke, KSAD: Selama Ini Hasilnya Kurang Baik

Nasional
KPK Mengaku Bisa Tangkap Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Kapan Saja

KPK Mengaku Bisa Tangkap Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Kapan Saja

Nasional
Abaikan PDI-P, MPR: Tak Ada Alasan untuk Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Abaikan PDI-P, MPR: Tak Ada Alasan untuk Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Nasional
Pemerintah Tegaskan Tak Ragu Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

Pemerintah Tegaskan Tak Ragu Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
Tangani ODGJ di Sumba Timur, Mensos Risma Minta Pemda dan Puskesmas Lakukan Ini

Tangani ODGJ di Sumba Timur, Mensos Risma Minta Pemda dan Puskesmas Lakukan Ini

Nasional
Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club', Jokowi Usul Pertemuannya Dua Hari Sekali

Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club", Jokowi Usul Pertemuannya Dua Hari Sekali

Nasional
Kelakar Hakim MK saat PKB Ributkan Selisih 1 Suara: Tambah Saja Kursinya...

Kelakar Hakim MK saat PKB Ributkan Selisih 1 Suara: Tambah Saja Kursinya...

Nasional
Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club', Jokowi: Bagus, Bagus...

Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club", Jokowi: Bagus, Bagus...

Nasional
PPP Klaim Terjadi Perpindahan 5.958 Suara ke Partai Garuda di Dapil Sulawesi Tengah

PPP Klaim Terjadi Perpindahan 5.958 Suara ke Partai Garuda di Dapil Sulawesi Tengah

Nasional
Pernyataan Jokowi Bantah Bakal Cawe-cawe di Pilkada Diragukan

Pernyataan Jokowi Bantah Bakal Cawe-cawe di Pilkada Diragukan

Nasional
Komnas KIPI Sebut Tak Ada Kasus Pembekuan Darah akibat Vaksin AstraZeneca di Indonesia

Komnas KIPI Sebut Tak Ada Kasus Pembekuan Darah akibat Vaksin AstraZeneca di Indonesia

Nasional
Menpan-RB: Seleksi CPNS Sekolah Kedinasan Dimulai Mei, CASN Juni

Menpan-RB: Seleksi CPNS Sekolah Kedinasan Dimulai Mei, CASN Juni

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com