Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tinjau Dana Desa, Jokowi akan Ajak KPK

Kompas.com - 18/05/2017, 16:35 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sugeng dan Kadiman percaya diri ketika menceritakan kepada Presiden Joko Widodo bagaimana mereka mengelola dana desa.

Sugeng dan Kadiman adalah kepala desa di Provinsi Jawa Tengah yang turut hadir dalam pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Internal Pemerintah Tahun 2017 di Istana Negara, Kamis (18/5/017).

Keduanya diminta maju oleh Presiden Jokowi untuk bercerita pengelolaan dana desa.

"Alhamdulillah di tahun 2016 dan 2017 sudah memakai aplikasi SesKeuDes. Dengan sistem itu, korupsi Insya Allah minim," ujar Sugeng yang mendapatkan giliran pertama bercerita.

(Baca: Diduga Korupsi Dana Desa Rp137,9 Juta, Seorang Kades Jadi Tersangka)

Jokowi kemudian bertanya, "Gimana sih sistemnya itu?"

Sugeng menjelaskan, dana desa awalnya masuk ke rekening desa. Kepala desa beserta perangkat yang bertugas mencairkan dana itu harus menggunakan sistem tersebut.

Sistem tersebut pun memungkinkan perangkat desa membeli atau mengadakan sesuatu untuk kepentingan desa.

Dengan demikian, seluruh keluar masuk dana desa tercatat dengan baik alias transparans sekaligus akuntabel.

"Nanti catatan apa saja yang kami keluarkan, kami paparkan ke sistem informasi yang ada di kantor. Ditempel di balai desa, atau ditempel di daerah sasaran pembangunan. Misalnya bangun jembatan di desa A, nah catatannya ditempel di sana," ujar Sugeng.

Kadiman juga demikian. Ia menambahkan, sistem SisKeuDes itu memungkinkan aparat desa menentukan mana yang menjadi prioritas dan mana yang bukan.

"Alhamdulillah dengan sistem SisKeuDes, kami bisa transparan dan selalu terbuka untuk masyarakat, baik dari perencanaan sampai penggunaan, sehingga kita bisa melakukan perankingan, mana yang perlu kita utamakan atau skala prioritas," ujar dia.

Kadiman juga memastikan, sebagian besar masyarakat desanya itu mengetahui penggunaan dana desanya.

Jokowi mengaku puas atas penjelasan Sugeng dan Kadiman itu. Ia berjanji akan meninjau langsung desa keduanya.

"Nanti (saya) ke desa Bapak-Bapak ini. Tapi saya datang tidak sendirian loh. Saya ajak KPK," ujar Jokowi. Sugeng dan Kadiman serempak mengatakan, "Insya Allah siap Pak".

(Baca: Komisioner KPK Sebut Dana Desa Banyak Diselewengkan)

"Bapak-bapak ini keliatannya yakin. Dari ngomongnya saja tuh keliatan, siap enggak siap, keliatan. Kalau agak grogi malah saya cek nanti. Tapi kan ini tidak grogi," canda Jokowi.

Kompas TV Presiden Joko Widodo melakukan pertemuan dengan para pemimpin redaksi media massa di Istana Merdeka, Jakarta.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Polisi Lengkapi Kekurangan Berkas Perkara TPPU Panji Gumilang

Polisi Lengkapi Kekurangan Berkas Perkara TPPU Panji Gumilang

Nasional
Jokowi Kumpulkan Menteri Bahas Pengungsi Terdampak Erupsi Gunung Ruang

Jokowi Kumpulkan Menteri Bahas Pengungsi Terdampak Erupsi Gunung Ruang

Nasional
Bersama TNI AL, Polisi dan Basarnas, Bea Cukai Bantu Evakuasi Korban Erupsi Gunung Ruang

Bersama TNI AL, Polisi dan Basarnas, Bea Cukai Bantu Evakuasi Korban Erupsi Gunung Ruang

Nasional
Prabowo Ingin Berkumpul Rutin Bersama Para Mantan Presiden, Bahas Masalah Bangsa

Prabowo Ingin Berkumpul Rutin Bersama Para Mantan Presiden, Bahas Masalah Bangsa

Nasional
Hanura Sebut Suaranya di Manokwari Dipindah Ke PSI, Berdampak Ke Perolehan Kursi DPRD

Hanura Sebut Suaranya di Manokwari Dipindah Ke PSI, Berdampak Ke Perolehan Kursi DPRD

Nasional
Gugat Hasil Pileg, Pengacara Gerindra Malah Keliru Minta MK Batalkan Permohonan

Gugat Hasil Pileg, Pengacara Gerindra Malah Keliru Minta MK Batalkan Permohonan

Nasional
Resmikan Warung NKRI Digital, BNPT Ingatkan Semua Pihak Ciptakan Kemandirian Mitra Deradikalisasi

Resmikan Warung NKRI Digital, BNPT Ingatkan Semua Pihak Ciptakan Kemandirian Mitra Deradikalisasi

Nasional
Klaim Ada Perpindahan Suara ke PKB, PKN, dan Garuda, PPP Minta PSU di Papua Pegunungan

Klaim Ada Perpindahan Suara ke PKB, PKN, dan Garuda, PPP Minta PSU di Papua Pegunungan

Nasional
Berkaca Kasus Brigadir RAT, Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan Tak Sesuai Prosedur

Berkaca Kasus Brigadir RAT, Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan Tak Sesuai Prosedur

Nasional
Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

Nasional
Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Nasional
Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Nasional
Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Nasional
KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

Nasional
195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com