Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Komnas HAM Apresiasi Penyelenggaraan Pilkada DKI

Kompas.com - 19/04/2017, 23:31 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Tim Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017 Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Siane Indriani mengapresiasi pelaksanaan Pilkada Ibu Kota putaran kedua yang dilaksanakan pada Rabu (19/4/2017).

Menurut dia, para pemilih terlihat antusias menggunakan hak pilihnya.

"Hampir semua pemilih sangat antusias memilih. Perbaikan juga terjadi pada tempat pemungutan suara di sejumlah rumah sakit, panti, rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan," kata Siane, melalui keterangan tertulis, di Jakarta, Rabu.

Pada pelaksanaan putaran kedua Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017, Komnas HAM melakukan pemantauan di seluruh wilayah DKI Jakarta baik di Jakarta Utara, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Barat dan Jakarta Timur.

Pantauan dilakukan antara lain di wilayah permukiman kumuh seperti Kampung Luar Batang dan Akuarium, Penjaringan Jakarta Utara serta Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan.

(Baca: Komnas HAM Pantau Wilayah Penggusuran dan Rawan Konflik di Pilkada DKI)

"Pemilih terlihat antusias memilih, termasuk warga yang sudah tinggal di Rumah Susun Marunda dan Rawabebek," ujar dia.

Antusiasme yang sama juga terlihat di tempat-tempat pemungutan suara (TPS) yang ada di Rumah Susun Jatinegara dan Tanah Abang. 

Demikian pula dengan TPS yang ada di apartemen seperti Mall of Indonesia, Central Park, dan East Casablanca.

"Perbaikan TPS juga terlihat di beberapa rumah sakit seperti RSUD Koja, Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, RSUD Pasar Minggu, RSUP Fatmawati dan lain-lain," kata Siane.

Namun, ia menyoroti pasien di sejumlah rumah sakit swasta yang tidak mendapatkan kesempatan untuk memilih karena tidak tersedia TPS.

Pemilih yang menghuni sejumlah panti dan menjadi tahanan atau narapidana di rumah tahanan serta lembaga pemasyarakatan juga terfasilitasi untuk memilih.

"Penghuni rutan dan lapas secara umum sudah difasilitasi di Rutan Salemba, Lapas Cipinang, Rutan Pondok Bambu dan Rutan Polda Metro Jaya meskipun masih banyak pemilih yang tidak terdata," kata Siane.

Kompas TV Hasil analisis yang dilakukam lembaga pemantau independen Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat, menunjukkan tingkat partisipasi warga jakarta dalam pilkada lalu, hampir memenuhi target Komisi Pemilihan Umum. JPPR menyebut tingkat partisipasi warga mencapai 77% dan hampir memenuhi target KPU yakni 77,5%. JPPR menilai tingkat partisipan tinggi karena kandidat bisa menyampaikan visi misi dengan baik kepada pemilih. Sementara itu, salah satu faktor yang menyebabkan pemilih golput adalah masalah data pemilih, seperti e-KTP dan surat keterangan. JPPR memprediksi, tingkat partisipan pada putaran kedua bisa meningkat, jika masalah data pemilih bisa diselesaikan oleh KPU DKI Jakarta. Selain itu, 2 paslon juga harus bisa menarik suara nomor urut 1. Salah satu caranya adalah dengan koalisi bersama partai pengusung nomor urut 1.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasional
Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Nasional
KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

Nasional
Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

Nasional
Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Nasional
Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Nasional
Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Nasional
Menlu Sebut Judi 'Online' Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Menlu Sebut Judi "Online" Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Nasional
PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi 'Effect'

PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi "Effect"

Nasional
Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Nasional
Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Nasional
Ikut Kabinet atau Oposisi?

Ikut Kabinet atau Oposisi?

Nasional
Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Nasional
Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Nasional
Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com