"Ayo Kita Kawal Kasus E-KTP" - Kompas.com

"Ayo Kita Kawal Kasus E-KTP"

Kompas.com - 19/03/2017, 10:37 WIB
KOMPAS.com / DANI PRABOWO Sejumlah orang yang mengatasnamakan Gerakan Satu Padu Lawan Koruptor menyerukan upaya pengusutan kasus dugaan korupsi e-KTP saat car free day di Bundaran Hotel Indonesia, Minggu (19/3/2017).

JAKARTA, KOMPAS.com – Kartu Tanda Penduduk elektronik menjadi salah satu instrumen penting bagi warga untuk mendapatkan akses layanan publik.

Ironisnya, proses pengadaan kartu identitas itu justru menjadi bancakan oleh segelintir orang.

Hal itu disampaikan Peneliti Transparency International Indonesia, Agus Sarwono, di sela-sela kegiatan kampanye pengusutan kasus e-KTP saat car free day di Bundaran Hotel Indonesia, Minggu (19/3/2017).

Ia menyebut, banyak layanan sosial yang bisa diperoleh masyarakat bila kerugian negara yang dihasilkan dalam proyek tersebut dialihkan untuk kepentingan sosial.

(Baca: MKD Diminta Panggil Anggota DPR yang Diduga Terlibat E-KTP)

“Kita marah sebenarnya dengan kasus korupsi e-KTP. Kita ingin ajak warga untuk terlibat ‘ayo kita kawal kasus e-KTP’,” ujarnya.

Berdasarkan data Komisi Pemberantasan Korupsi, potensi kerugian negara pada proyek yang telah diusut sejak 2011 lalu mencapai Rp 2,3 triliun.

Menurut dia, banyak fasilitas sosial yang bisa diperoleh masyarakat bila uang yang dikorupsi itu digunakan untuk kepentingan rakyat.

“Jika digunakan untuk ibu melahirkan, itu setara dengan empat juta ibu melahirkan. Kalau digunakan untuk pembangunan rumah bagi buruh dan petani, itu sekitar 25.000 unit rumah kalau anggap saja harganya Rp 92 juta,” ujarnya.

(Baca: Mantan Ketua Banggar Bantah Terima 1,4 Juta Dollar AS dari Korupsi e-KTP)

Dalam persidangan pertama terungkap ada puluhan anggota DPR periode 2009-2014, pejabat Kementerian Dalam Negeri, staf Kemendagri, auditor BPK, swasta hingga korporasi yang diduga menikmati aliran dana proyek e-KTP tersebut.

Pemeriksaan saksi nantinya juga untuk membuktikan imbalan yang diperoleh oleh anggota DPR dan pihak lain karena menyetujui anggaran e-KTP pada 2010 dengan anggaran Rp 5,9 triliun.

Terdakwa dalam kasus ini adalah mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam NegeriIrman dan mantan Pejabat Pembuat Komitmen pada Dukcapil Kemendagri Sugiharto.

Kompas TV Setnov Dituduh Berbohong Soal Kasus E-KTP

 


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
EditorKrisiandi
Komentar

Terkini Lainnya

Pengguna Narkoba Diimbau Lapor Polisi untuk Direhabilitasi

Pengguna Narkoba Diimbau Lapor Polisi untuk Direhabilitasi

Megapolitan
Kasus Suap Bupati Halmahera Timur, KPK Periksa Tiga Saksi

Kasus Suap Bupati Halmahera Timur, KPK Periksa Tiga Saksi

Nasional
Perjuangan Ibu Kendarai Motor Sambil Gendong Bayi 9 Bulan untuk Urus KJP ke Kantor Wali Kota Jaksel

Perjuangan Ibu Kendarai Motor Sambil Gendong Bayi 9 Bulan untuk Urus KJP ke Kantor Wali Kota Jaksel

Megapolitan
Hanura Jagokan Wiranto, PKB Tetap Ajukan Cak Imin Jadi Pendamping Jokowi di 2019

Hanura Jagokan Wiranto, PKB Tetap Ajukan Cak Imin Jadi Pendamping Jokowi di 2019

Nasional
Di Rakernas, PDI-P Bahas 5 Strategi Pemenangan Partai

Di Rakernas, PDI-P Bahas 5 Strategi Pemenangan Partai

Nasional
Ketua Fraksi PDI-P: Penutupan Jalan Jatibaru Kebijakan 'One Man Show'

Ketua Fraksi PDI-P: Penutupan Jalan Jatibaru Kebijakan "One Man Show"

Megapolitan
Trump dan Asosiasi Senapan AS Desak Warga Beli Senjata Api

Trump dan Asosiasi Senapan AS Desak Warga Beli Senjata Api

Internasional
Mengingat 10 Bulan Perjalanan Kasus Penyerangan Novel Baswedan

Mengingat 10 Bulan Perjalanan Kasus Penyerangan Novel Baswedan

Megapolitan
Makna Motif Air Mengalir pada Dinding Underpass di Lebak Bulus

Makna Motif Air Mengalir pada Dinding Underpass di Lebak Bulus

Megapolitan
Golkar Akui Butuh Waktu untuk Alihkan Dukungan Konstituen dari Prabowo kepada Jokowi

Golkar Akui Butuh Waktu untuk Alihkan Dukungan Konstituen dari Prabowo kepada Jokowi

Nasional
Diduga Gangguan Jiwa, Emak yang Gigit Polisi Dititipkan di Rumah Sakit

Diduga Gangguan Jiwa, Emak yang Gigit Polisi Dititipkan di Rumah Sakit

Regional
Golkar Optimistis Basis Pemilih Prabowo Akan Memilih Jokowi di 2019

Golkar Optimistis Basis Pemilih Prabowo Akan Memilih Jokowi di 2019

Nasional
Menengok Cantiknya 'Underpass' di Perempatan Lebak Bulus

Menengok Cantiknya "Underpass" di Perempatan Lebak Bulus

Megapolitan
'Pisang Seribu' di Sawangan Kerap Ditawar dengan Harga Ratusan Ribu

"Pisang Seribu" di Sawangan Kerap Ditawar dengan Harga Ratusan Ribu

Megapolitan
AS Bakal Berikan Paket Sanksi Baru ke Korea Utara

AS Bakal Berikan Paket Sanksi Baru ke Korea Utara

Internasional

Close Ads X