Mendagri Minta Pemda Antisipasi Menguatnya Kelompok Fundamentalis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan meningkatnya aktivitas kelompok fundamentalis berbasis agama menjadi tantangan dinamika politik nasional saat ini.

Menurut Tjahjo, kelompok fundamentalis yang ingin mengubah ideologi negara itu menjadi salah satu faktor penyebab konflik sosial di tengah masyarakat.

Oleh sebab itu dia meminta Forum Komunikasi Pimpinan Daerah berkoordinasi dengan unsur TNI dan Polri guna menangkal aktivitas kelompok tersebut.

"Forkominda dari pusat sampai kecamatan yang harus berkoordinasi dengan baik. Waspadai dan tangkal," ujar Tjahjo saat berbicara dalam Rakornas Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tahun 2017 Kementerian Dalam Negeri di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Rabu (15/3/2017).

Tjahjo menuturkan, penanganan konflik sosial harus bersinergi, terpadu, dan terkoordinasi dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan di tingkat pusat sampai daerah.

Untuk itu Kementerian Dalam Negeri membentuk Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota.

Dan untuk mengukur keberhasilan dari pelaksanaan penanganan konflik, kata Tjahjo, dilakukan mekanisme pelaporan, monitoring dan evaluasi secara berjenjang di setiap tingkat pemerintahan terhadap target keberhasilan Rencana Aksi Penanganan Konflik Sosial.

"Dalam konteks penanganan sosial sudah ada payung hukumnya, sehingga akan cepat tertangani dengan baik. Kuncinya koordinasi dan deteksi dini," kata Tjahjo.

(Baca: Din Syamsuddin: Ketakutan terhadap Fundamentalis Jangan Berlebihan)

Pada kesempatan yang sama, Deputi II Bidang Dalam Negeri Badan Intelijen Negara (BIN) Mayor Jenderal Thamrin Marzuki mengatakan, menguatnya kelompok radikal berbasis agama menjadi faktor utama yang menjadi penyebab menguatnya konflik sosial.

Konflik sosial yang terjadi di daerah menunjukkan masih tingginya kerentanan toleransi masyarakat dalam menghadapi perbedaan.

Hal itu juga diperparah dengan adanya euforia kebebasan pasca-reformasi yang cenderung tanpa batas.

"Keberagaman harusnya bisa dikelola oleh pemerintah daerah untuk menguatkan persatuan," ujar Thamrin.