Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Dugaan Aliran Dana GNPF ke ISIS, Wapres Anggap Tidak Logis

Kompas.com - 24/02/2017, 16:03 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com – Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai, dugaan aparat kepolisian terkait aliran dana dari Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI) ke Turki, tidak masuk akal.

Terlebih, Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian sebelumnya menduga bahwa aliran dana tersebut diperuntukkan bagi kelompok militan Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS).

“Sangat tidak logis, orang-orang di Indonesia membantu ISIS. ISIS itu pada waktunya suatu organisasi (yang) katakanlah dianggap teroris paling kaya, ngapain bantu-bantu,” kata Kalla di Istana Wapres, Jumat (24/2/2017).

(Baca: BNPT Telusuri Dugaan Aliran Dana dari GNPF ke Turki)

Menurut Wapres, ISIS pernah memiliki sumber pendanaan yang berasal dari kilang minyak, meski kini telah dibom.

Sehingga, ia beranggapan, bahwa ISIS merupakan organisasi teroris yang sangat kaya raya.

“Bahkan, gudang uangnya dibom juga. Jadi, apa urusannya Indonesia kirim ISIS itu,” ujarnya.

Menurut Wapres, kalau pun ada aliran dana ke Turku, kemungkinan lebih diperuntukkan untuk mendanai kegiatan kemanusiaan.

“Di Timur Tengah itu banyak masalah, ada pengungsi yang sulit makan. (Tapi) saya tidak tahu pasti,” kata dia.

“(Tapi) pasti saya yakin tidak ada gunannya membantu ISIS, buat apa? Mereka lebih kaya dari orang yang ingin membantu,” lanjut dia.

(Baca: Polri Ungkap Transfer Dana dari GNPF-MUI ke Turki)

Sebelumnya, kepolisian tengah mendalami peruntukan dana yang dikirimkan oleh GNPF-MUI ke Turki.

"Ini yang kami dalami. Yang ke Turki ini untuk apa kegiatannya? Apa hubungannya bisa sampai ke Suriah?" kata Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

Nasional
Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Nasional
Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Nasional
BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Nasional
Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Nasional
Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Nasional
Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com