Menyoal Kondisi HAM Papua pada Era Presiden Jokowi

JAKARTA, KOMPAS.com - Setara Institute merilis Laporan Kondisi Hak Asasi Manusia di Papua tahun 2016. Berdasarkan laporan tersebut, diketahui terjadi peningkatan pelanggaran HAM di Papua yang sangat signifikan jika dibandingkan tahun sebelumnya.

Pada tahun 2015 Setara mencatat ada 16 peristiwa pelanggaran HAM di Papua. Angka tersebut meningkat menjadi 68 peristiwa pada 2016 dengan 107 bentuk tindakan oleh negara melalui aparat keamanan, yakni Polri dan TNI.

Jika dirinci, bentuk tindakan yang kerap dilakukan oleh aparat umumnya berupa penangkapan, penyiksaan, dan kriminalisasi aktivis.

Peneliti bidang Hak Asasi Manusia dari Setara Institute, Ahmad Fanani Rosyidi, mengatakan, tahun 2016 merupakan tahun darurat kebebasan ekspresi bagi masyarakat Papua.

"Dari laporan kami terlihat pemerintahan Presiden Joko Widodo menyampingkan wilayah penegakan HAM dan penanganan konflik sosial politik. Pemerintah memang memperhatikan Papua, tapi hanya fokus pada soal pembangunan infrastrukrur," ujar Rosyidi saat memberikan keterangan di kantor Setara Institute, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (20/2/2017).

(Baca: Setara Institute: Tahun Lalu, 2.214 Warga Papua Alami Pelanggaran HAM)

Menurut Rosyidi, dari sisi jumlah korban, pelanggaran HAM di Papua menimpa beragam kelompok, dari mulai warga sipil hingga aktivis organisasi politik Papua.

Laporan Setara Institute menyebutkan, jumlah korban dari warga sipil mencapai 2.214 orang, sedangkan dari aktivis politik mencapai 489 orang. Tindakan kekerasan tertinggi terjadi pada bulan April, Mei, dan Desember.

Pada bulan-bulan tersebut, kata Rosyidi, sedang terjadi aksi damai serentak di tujuh daerah untuk mendukung United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) masuk menjadi anggota penuh Melanesian Spearhead Group (MSG).

Bentuk kriminalisasi yang paling menonjol terjadi pada kasus penangkapan Ketua Komite Nasional Papua Barat Steven Itlay.

(Baca: Setara Kritik Kebijakan Jokowi Terkait Pembangunan di Papua)

Steven ditangkap seusai memimpin aksi damai mendukung ULMWP diterima sebagai anggota penuh MSG pada KTT di Honiara, Kepulauan Solomon, Kamis (14/7/2016) lalu. Kriminalisasi juga tidak hanya terjadi di wilayah Papua, menurut Rosyidi, belakangan terjadi penangkapan terhadap empat mahasiswa asal Papua di Manado atas tuduhan makar.

"Aksi tersebut berakhir dengan tindakan represif dan penangkapan. Polanya selalu sama, dituduh makar, padahal mereka hanya mengekspresikan hak sipil politiknya sebagai warga negara," ucapnya.

Dari fakta tersebut, Rosyidi menilai bahwa langkah politik Presiden Joko Widodo terkait pembangunan di Papua sarat dengan ambiguitas. Dia berpendapat bahwa Presiden Jokowi hanya melakukan manuver politik dengan membuka kran demokrasi secara parsial.

"Pemerintah secara simbolik telah menunjukkan kepedulian pada penanganan persoalan Papua. Tapi di satu sisi, menurut catatan kami, Presiden tidak memiliki satu pun kebijakan konkret dalam menyelesaikan kasus pelanggaran HAM dan kondisi demokrasi di Papua. Terlihat adanya ambiguitas dari langkah politik Presiden," kata Rosyidi.