Menyoal Kondisi HAM Papua pada Era Presiden Jokowi

JAKARTA, KOMPAS.com - Setara Institute merilis Laporan Kondisi Hak Asasi Manusia di Papua tahun 2016. Berdasarkan laporan tersebut, diketahui terjadi peningkatan pelanggaran HAM di Papua yang sangat signifikan jika dibandingkan tahun sebelumnya.

Pada tahun 2015 Setara mencatat ada 16 peristiwa pelanggaran HAM di Papua. Angka tersebut meningkat menjadi 68 peristiwa pada 2016 dengan 107 bentuk tindakan oleh negara melalui aparat keamanan, yakni Polri dan TNI.

Jika dirinci, bentuk tindakan yang kerap dilakukan oleh aparat umumnya berupa penangkapan, penyiksaan, dan kriminalisasi aktivis.

Peneliti bidang Hak Asasi Manusia dari Setara Institute, Ahmad Fanani Rosyidi, mengatakan, tahun 2016 merupakan tahun darurat kebebasan ekspresi bagi masyarakat Papua.

"Dari laporan kami terlihat pemerintahan Presiden Joko Widodo menyampingkan wilayah penegakan HAM dan penanganan konflik sosial politik. Pemerintah memang memperhatikan Papua, tapi hanya fokus pada soal pembangunan infrastrukrur," ujar Rosyidi saat memberikan keterangan di kantor Setara Institute, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (20/2/2017).

(Baca: Setara Institute: Tahun Lalu, 2.214 Warga Papua Alami Pelanggaran HAM)

Menurut Rosyidi, dari sisi jumlah korban, pelanggaran HAM di Papua menimpa beragam kelompok, dari mulai warga sipil hingga aktivis organisasi politik Papua.

Laporan Setara Institute menyebutkan, jumlah korban dari warga sipil mencapai 2.214 orang, sedangkan dari aktivis politik mencapai 489 orang. Tindakan kekerasan tertinggi terjadi pada bulan April, Mei, dan Desember.

Pada bulan-bulan tersebut, kata Rosyidi, sedang terjadi aksi damai serentak di tujuh daerah untuk mendukung United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) masuk menjadi anggota penuh Melanesian Spearhead Group (MSG).

Bentuk kriminalisasi yang paling menonjol terjadi pada kasus penangkapan Ketua Komite Nasional Papua Barat Steven Itlay.

(Baca: Setara Kritik Kebijakan Jokowi Terkait Pembangunan di Papua)

Steven ditangkap seusai memimpin aksi damai mendukung ULMWP diterima sebagai anggota penuh MSG pada KTT di Honiara, Kepulauan Solomon, Kamis (14/7/2016) lalu. Kriminalisasi juga tidak hanya terjadi di wilayah Papua, menurut Rosyidi, belakangan terjadi penangkapan terhadap empat mahasiswa asal Papua di Manado atas tuduhan makar.

"Aksi tersebut berakhir dengan tindakan represif dan penangkapan. Polanya selalu sama, dituduh makar, padahal mereka hanya mengekspresikan hak sipil politiknya sebagai warga negara," ucapnya.

Dari fakta tersebut, Rosyidi menilai bahwa langkah politik Presiden Joko Widodo terkait pembangunan di Papua sarat dengan ambiguitas. Dia berpendapat bahwa Presiden Jokowi hanya melakukan manuver politik dengan membuka kran demokrasi secara parsial.

"Pemerintah secara simbolik telah menunjukkan kepedulian pada penanganan persoalan Papua. Tapi di satu sisi, menurut catatan kami, Presiden tidak memiliki satu pun kebijakan konkret dalam menyelesaikan kasus pelanggaran HAM dan kondisi demokrasi di Papua. Terlihat adanya ambiguitas dari langkah politik Presiden," kata Rosyidi.

Rosyidi tidak membantah fakta bahwa selama dua tahun masa pemerintahannya, Presiden Jokowi telah melaksanakan pembangunan infrastruktur di Papua.

Hingga 17 Oktober 2016, Presiden Jokowi pun sudah lima kali berkunjung untuk mengawasi pembangunan infrastruktur di Papua. Meski demikian, kata Rosyidi, langkah pemerintah masih terbatas pada pengutamaan pembangunan ekonomi dan infrastruktur.

Penanganan Papua terkait hak dan akses keadilan yang sama dengan warga negara Indonesia di daerah lain belum diperhatikan. Sementara, permasalahan kekerasan politik dan masifnya pelanggaran HAM yang terjadi di Papua cenderung diabaikan dan belum dianggap sebagai persoalan serius oleh pemerintah.

Diskriminasi warga Papua

Ketua Presidium Jaringan Damai Papua (JDP) Neles Tebay berpendapat bahwa saat ini mayoritas masyarakat Papua yang menunjukkan sikap politiknya masih diposisikan sebagai musuh negara.

Tidak mengherankan jika banyak warga asli Papua yang masih mengalami kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang dilakukan oleh negara melalui aparat keamanan.

"Orang asli Papua masih dipandang sebagai musuh negara, maka kekerasan dilakukan untuk menghancurkan musuh negara. Bisa dimaklumi jika orang Papua masih menjadi korban pelanggaran HAM. Sedangkan warga non-Papua dipandang sebagai sesama warga negara Indonesia," ujar Neles saat jumpa pers di kantor Setara Institute, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (20/2/2017).

(Baca: Terungkap Praktik Eksploitasi 7 Anak Papua di Penampungan Ilegal)

Neles menuturkan, beberapa waktu lalu Presiden Joko Widodo mengatakan, pemerintah tidak lagi menggunakan pendekatan militerisme dalam menangani persoalan di Papua. Namun, fakta yang terjadi di lapangan justru sebaliknya.

Menurut Neles, aparat keamanan masih menggunakan pendekatan kekerasan dan sikap represif dalam menangani aksi demonstrasi.

Menurut Neles, pemerintah harus segera menjalin dialog dengan pihak-pihak yang selama ini berseberangan, tanpa menggunakan pendekatan militerisme. Hal tersebut perlu dilakukan agar masyarakat tidak semakin antipati terhadap eksistensi Pemerintah Indonesia.

Neles menilai jika situasi seperti itu terus berlanjut, maka membangkitkan sikap antipati masyarakat Papua terhadap pemerintah Indonesia.

"Orang Papua sekarang lebih bangga mengibarkan bendera Bintang Kejora. Tapi kalau mengibarkan bendera Merah Putih, mereka kurang antusias. Anak muda Papua mewarisi rasa trauma atas kekerasan yang terjadi. Tuntutan referendum pun semakin kuat," ucapnya.

Secara terpisah, Wakil Ketua Setara Institute Bonar Tigor Naipospos menuturkan, pemerintah harus merancang suatu kebijakan baru penanganan pelanggaran HAM Papua untuk memperoleh kepercayaan rakyat Papua.

Dengan demikian, dapat tercipta dialog-dialog lanjutan pembangunan Papua yang komprehensif.

Menurut Bonar, pemerintah dan warga Papua perlu mengupayakan dialog terbuka dengan komitmen tinggi untuk memahami permasalaham di Papua secara bersama-sama.

"Pemerintah harus mengedepankan pendekatan dialog dengan meletakkan kehormatan warga Papua, penegakan hukum atas berbagai pelanggaran HAM, dan intervensi kesejahteraan secara berkelanjutan sebagai kunci penanganan Papua yang komprehensif," kata Bonar.