Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 19/02/2017, 13:10 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPASA.com - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, pihaknya melihat ada celah kecurangan baru dalam Pilkada DKI yang sedikit berbeda dengan praktek-praktek kecurangan pada Pilkada sebelumnya.

Jika selama ini kecurangan lebih didominasi pada proses rekapitulasi berjenjang yang dimanipulasi, pada Pilgub DKI Jakarta kemarin yang paling mengkhawatirkan adalah migrasi pemilih yang mengakibatkan penggelembungan pemilih di tingkatan TPS.

"Banyak sekali pemilih yang tidak dikenali warga setempat tanpa identitas yang lengkap yang memaksa untuk memilih," kata Dasco dalam keterangan tertulisnya kepada Kompas.com, Minggu (19/2/2017).

Saking banyaknya jumlah pemilih, lanjut Dasco, di daerah tertentu bahkan ada informasi jika pencoblosan masih terjadi setelah lewat batas waktu pukul 13.00 WIB.

(Baca: PDI-P Sebut Temukan Model Baru Kecurangan di Pilkada DKI)

Dasco mengaku telah melihat video antrian pemilih yang masih sangat panjang yang disebutkan di wilayah Mall of Indonesia Kelapa Gading padahal waktu sudah menunjukkan jam 13.15.WIB.

"Benar atau tidaknya video tersebut harus kita verifikasi bersama," ucap Dasco.

Dasco menilai fenomena banyaknya pemilih yang pindah TPS ini cukup aneh karena Jakarta adalah provinsi tidak terlalu luas jika dibandingkan dengan provinsi lain.

Tidak sulit bagi siapapun warga Jakarta untuk memilih di TPS yang sesuai dengan KTP nya, karena jarak tempuh dari satu tempat ke tempat lain paling lama hanya 3 jam naik kendaraan umum dan Pilgub dijadikan hari libur.

"Jadi sebenarnya nyaris tida ada alasan bagi pemilih untuk memilih tidak di TPS tempat dia terdaftar," ucap Dasco.

Hal lain yang mengkhawatirkan, lanjut Dasco, adalah sulitnya mencegah praktek politik uang di tingkat TPS. Tidak terlihat upaya maksimal pencegahan pemilih membawa HP atau kamera masuk ke dalam bilik TPS.

(Baca: KPU Sebut Sejumlah TPS di Daerah Harus Pemungutan Ulang)

Padaha,l HP atau kamera adalah alat yang paling sering digunakan untuk transaksi politik uang. Foto kertas suara yang dicoblos biasanya digunakan sebagai bukti untuk mendapatkan uang suap.

Menurut Dasco, penyelenggara pemilu tidak boleh mengabaikan begitu saja informasi yang beredar di masyarakat soal politik uang.

"Indikasi kuat adalah adanya TPS yang perolehan suara salah satu pasangan calon 100 persen. Di Jakarta tidak ada sistem noken, dan masyarakat Jakarta sangat heterogen sehingga nyaris tidak masuk akal jika pasangan calon lain tidak meraih satupun suara," ucapnya.

Halaman:


Terkini Lainnya

Jokowi Dinilai Coba Antisipasi PKB Jadi Motor Hak Angket

Jokowi Dinilai Coba Antisipasi PKB Jadi Motor Hak Angket

Nasional
Persaingan Cucu-Cicit Soekarno di Pileg 2024: 3 Lolos Senayan, 2 Terancam Gagal

Persaingan Cucu-Cicit Soekarno di Pileg 2024: 3 Lolos Senayan, 2 Terancam Gagal

Nasional
Kasasi Ditolak, Eks Dirjen Kuathan Tetap Dihukum 12 Tahun Penjara di Kasus Satelit Kemenhan

Kasasi Ditolak, Eks Dirjen Kuathan Tetap Dihukum 12 Tahun Penjara di Kasus Satelit Kemenhan

Nasional
Praperadilan Budi Said Ditolak, Kejagung: Penyidik Sesuai Prosedur

Praperadilan Budi Said Ditolak, Kejagung: Penyidik Sesuai Prosedur

Nasional
RUU DKJ Sepakat Dibawa ke Sidang Paripurna DPR, Mendagri Ucapkan Terima Kasih

RUU DKJ Sepakat Dibawa ke Sidang Paripurna DPR, Mendagri Ucapkan Terima Kasih

Nasional
Dugaan Korupsi di LPEI: Kerugian Ditaksir Rp 2,5 Triliun, Ada 6 Perusahaan Lain yang Tengah Dibidik

Dugaan Korupsi di LPEI: Kerugian Ditaksir Rp 2,5 Triliun, Ada 6 Perusahaan Lain yang Tengah Dibidik

Nasional
Empat Anggota DPRD Kota Bandung Dicecar Soal Dugaan Titipan Proyek

Empat Anggota DPRD Kota Bandung Dicecar Soal Dugaan Titipan Proyek

Nasional
Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Nasional
Dukungan ke Airlangga Mengalir Saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan Jadi Ketum Golkar

Dukungan ke Airlangga Mengalir Saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan Jadi Ketum Golkar

Nasional
Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Dibangun mulai September Tahun Ini

Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Dibangun mulai September Tahun Ini

Nasional
KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif 'Fee Proyek' yang Biasa Dipatok ke Pengusaha

KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif "Fee Proyek" yang Biasa Dipatok ke Pengusaha

Nasional
Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Nasional
Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Nasional
Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Nasional
RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com