Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Alasan PBNU Larang Atributnya Digunakan Saat Unjuk Rasa 4 November

Kompas.com - 07/11/2016, 16:46 WIB
Kristian Erdianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Bidang Kebudayaan dan Hubungan Antar-umat Beragama Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Imam Aziz mengatakan bahwa PBNU memiliki alasan kuat melarang penggunaan atributnya saat demo 4 November 2016.

Demo yang diinisiasi sejumlah organisasi kemasyarakatan (ormas) itu menuntut Gubernur nonaktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama diproses hukum karena diduga menista agama.

Menurut Imam, secara kelembagaan, NU tidak ingin mengeluarkan pernyataan apa pun terkait isu yang menjadi tuntutan dalam demonstrasi tersebut.

(Baca: Atribut NU dan Muhammadiyah Dilarang Dibawa Saat Demo 4 November)

"PBNU berkali-kali mengatakan warganya boleh ikut demo, tapi dilarang membawa atribut NU. Secara kelembagaan, NU tidak ingin mengeluarkan pernyataan apa pun," ujar Imam dalam Pertemuan Nasional Program Peduli Lakpesdam PBNU di Hotel Kartika Chandra, Jakarta, Senin (7/11/2016).

Imam menuturkan, selama ini NU selalu memegang prinsip dasar moderat. Artinya, NU menekankan pandangan keislaman yang moderat.

Prinsip moderat NU, kata Imam, bukan tanpa dasar. NU selalu berusaha untuk seimbang dan menjadi penengah dalam setiap persoalan sosial yang ada.

Menurut Imam, sikap moderat NU merupakan rahmat dari Tuhan. Jika seseorang bersikap tanpa rahmat tersebut, dia akan memiliki hati yang keras.

Sikap keras itulah yang akan membuat orang-orang di sekitarnya akan menyingkir dari lingkungannya.

(Baca: NU Semarang Tolak Permintaan Kirim Massa untuk Demonstrasi di Jakarta)

Oleh sebab itu, dia meminta kepada semua nahdliyin (warga NU) mengedepankan musyawarah saat menghadapi masalah, meskipun dengan kelompok lain yang berbeda agama dan keyakinan.

"Dalam bersikap dengan orang lain harus lembut dan penuh kasih sayang. Kalau perlu berikan pengampunan kepada yang bersalah. Kita semua harus bisa mengedepankan musyawarah dalam menyelesaikan setiap masalah," ungkapnya.

Sebelumnya Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj, dalam jumpa pers seusai bertemu Presiden Joko Widodo, Selasa (1/11/2016), meminta warga NU yang ikut demonstrasi 4 November tidak membawa atribut NU.

Sebab, secara kelembagaan, NU tidak ikut serta dalam demonstrasi tersebut.

"Jangan sampai pakai bendera Ansor, bendera NU, itu yang saya larang. Karena apa? Karena NU didirikan oleh kiai-kiai bukan untuk demonstrasi, tapi untuk pendidikan, untuk kerakyatan, kemasyarakatan," kata dia.

Kompas TV Presiden Jokowi: Negara Aman dan Terkendali
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

Nasional
Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Nasional
Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Nasional
BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Nasional
Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Nasional
Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Nasional
Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com