Ketua MPR Buka Festival Konstitusi dan Anti Korupsi di Universitas Hasanudin

Ketua MPR Zulkifli Hasan hadir di Aula Baruga Pettarani, Universitas Hasanudin, Makassar, untuk membuka Festival Konstitusi dan Anti Korupsi. Festival yang merupakan hasil kerja sama antara MPR, KPK, Mahkamah Konstitusi, dan Universitas Hasanudin sebagai lembaga pendidikan tersebut digelar Senin (24/10/2016).

Pembukaan Festival Konstitusi dan Anti Korupsi dilakukan dengan pemukulan gendang oleh Ketua MPR Zulkifli Hasan, Ketua MK Arief Hidayat, Ketua KPK Ir Agus Rahardjo, dan Rektor Unhas Dwia Aries Tina Pulubuhu.

"Saya rasa festival ini adalah agenda penting karena mengetengahkan sebuah tema besar yaitu gerakan anti korupsi," ujar Zulkifli pada konferensi pers.

Zulkifli mengatakan bahwa saat ini Indonesia sudah 71 tahun mengecap kemerdekaan dan 18 tahun menjalani era reformasi. Begitu banyak kemajuan yang sudah dirasakan Indonesia namun nilai-nilai luhur Indonesia malah memudar.

"Bisa dilihat dari banyaknya orang lupa untuk apa dia jadi pejabat, yang tahu hanya bagaimana jadi kaya. Karena itu korupsi marak terjadi. Ini karena kita melupakan konsensus kebangsaan. Tujuan kita merdeka," ujarnya.

Hal senada disampaikan juga oleh ketua MK Arief Hidayat. "Kita sekarang mulai kehilangan visi nasional. Konstitusi sudah jelas bahwa korupsi adalah bentuk perampasan hak rakyat. Karena itu kita perlu bersinergi untuk membangun kesadaran praktik bernegara yang baik," ujarnya.

Sementara Ketua KPK Ir Agus Rahardjo mengatakan bahwa festival ini akan menjadi salah satu wujud menciptakan kesadaran masyarakat, terutama generasi muda akan bahaya korupsi.

KPK memiliki dua fungsi yaitu pencegahan korupsi dan penindakan. Jika kesadaran akan bahaya korupsi tinggi diharapkan pencegahan dapat berjalan lebih maksimal dan tindak korupsi dapat berkurang.

Festival Konstitusi dan Anti Korupsi juga diwarnai dengan dialog terbuka antara mahasiswa dengan para pimpinan lembaga tinggi negara tersebut. Selain itu juga Pameran Konstitusi dan Anti Korupsi.

Pameran diisi oleh MK yang memamerkan inovasi baru dalam menciptakan transparansi persidangan, komunitas Perempuan Anti Korupsi, serta MPR yang melaporkan kegiatan sosialisasi dan penerapan Empat Pilar MPR RI.

Pada kesempatan tersebut Ketua MPR, Ketua MK, Ketua KPK, dan Rektor Universitas Hasanuddin juga menandatangani deklarasi anti korupsi.

"Ini momentum yang bagus karena yang dibicarakan ini sifatnya mendalam soal korupsi dan konstitusi. Korupsi ini adalah persoalan dan musuh bersama. Korupsi ini dapat dicegah melalui penanaman nilai-nilai, sehingga ini jadi sinergi antara Empat Pilar MPR sebagai ideologi dengan pencegahan korupsi," tambah Sesjen MPR RI Ma'ruf Cahyono.