Kehadiran Jokowi yang Buat Publik Merasa Nyaman Dinilai Tingkatkan Kepuasan Publik

JAKARTA, KOMPAS.com - Centre for Strategic and International Studies (CSIS) melakukan survei optimisme publik terhadap kinerja pemerintahan.

Pada Oktober 2015, kepuasan publik tercatat sebesar 50,6 persen, lalu naik sebesar 66,5 persen pada Agustus 2016.

Peneliti Peneliti dari Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Arya Fernandes mengungkapkan, kenaikan kepuasan publik tersebut didasarkan pada kenyamaan pada kepemimpinan Presiden Joko Widodo.

"Persoalan rasa, pemilih merasa nyaman dengan kepemimpinan Jokowi. Publik merasa nyaman dengan Presiden banyak turun ke bawah," kata Arya di kantor CSIS, Jakarta, Selasa (13/9/2016).

Arya mencontohkan, dalam hari raya Idul Fitri, Presiden merayakan hari besar itu di Padang, Sumatera Barat. Saat hari raya Natal, Presiden Jokowi hadir di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT). Sedangkan pada Idul Adha, Presiden merayakannya di Serang, Banten.

Menurut Arya, meski publik merasa kepuasan kinerja pemerintah di bidang ekonomi lebih rendah dibanding hukum, politik dan maritim, namun publik menganggap itu bukan persoalan penting.

"Meski secara kepuasan ekonomi ada masalah, tapi bagi publik itu bukan persoalan penting. Publik merasa lebih penting kalau pemimpin dekat dengan rakyat, bisa turun ke bawah," tutur Arya.

"Berikan reaksi terhadap opini publik. Jadi kalau publik tidak suka, Presiden langsung merespon," ucapnya.

Arya menjelaskan, bidang ekonomi mengalami kenaikan kepuasan kinerja pemerintah paling besar dari 30 persen ke 46,8 persen.

Dalam program pemerintah di bidang ekonomi, keyakinan publik di atas 50 persen. Komitmen meningkatkan ketahanan pangan, peningkatan industri dalam negeri, komitmen melindungi usah kecil dan meningkatkan daya beli masyarakat mendapat kepercayaan publik di atas 60 persen.

Peningkatan kedua disusul oleh bidang politik yang meningkat dari 40 persen ke 53 persen. Kemudian, disusul oleh bidang hukum sebesar 51,1 persen menjadi 62,1 persen.

Arya menuturkan, kepercayaan publik terhadap komitmen memperkuat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) naik menjadi 74,6 dari sebelumnya 62,6 persen.

Selain itu, komitmen mendorong reformasi Kepolisian dan mafia peradilan masing-masing sebesar 65 persen dan 62,4 persen.

Terakhir, bidang maritim dari 59,4 persen menjadi 63,9 persen. Dalam indikator turunan, komitmen pemerintah dalam memperkuat pertahanan maritim dan infrastruktur berada di atas 70 persen, yaitu 73,6 persen dan 71,2 persen.

Sedangkan dalam keyakinan mewujudkan negara maritim yang besar, publik yang percaya sebesar 69 persen.