Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

CSIS: Sebagian Besar Masyarakat Menilai Fenomena Korupsi Semakin Meningkat

Kompas.com - 26/07/2016, 17:48 WIB
Kristian Erdianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti dari Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Vidhyandika Perkasa mengungkapkan sebagian besar masyarakat berpandangan bahwa fenomena korupsi saat ini mengalami peningkatan dibandingkan dua tahun lalu.

Berdasarkan survei yang dilakukan oleh CSIS terhadap 3.900 responden di lima provinsi, sebanyak 66,4 persen berpendapat adanya peningkatan kasus korupsi.

Sementara 10,8 responden mengatakan fenomena korupsi menurun dan 21,3 persen tidak mengalami perubahan.

Kelima provinsi tersebut adalah Sumatera Utara, DKI Jakarta, Jawa Timur, Maluku Utara dan Banten. Daerah tersebut termasuk dalam daerah prioritas pencegahan korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Vidhyandika mengatakan mayoritas responden menganggap adanya peningkatan fenomena korupsi dari maraknya berita-berita kasus korupsi di media massa.

"Sebagian besar masyarakat berpandangan bahwa fenomena korupsi semakin meningkat. Umumnya, mereka tahu dari maraknya berita soal korupsi di media massa," ujar Vidhyandika saat memberikan keterangan terkait hasil survei nasional "Persepsi dan Pengalaman Masyarakat Terhadap Fenomena Korupsi di Indonesia" di kantor CSIS, gedung Pakarti, Jakarta Pusat, Selasa (26/7/2016).

Menurut Vidhyandika meningkatnya fenomena korupsi tersebut disebabkan lemahnya penegakan hukum bagi terpidana korupsi. Sebanyak 50,7 persen responden menilai penegakan hukum belum memberikan efek jera bagi koruptor.

Vidhyandika menuturkan, hukuman rata-rata bagi terpidana kasus korupsi hanya dua tahun. Hal tersebut juga didukung data dari ICW yang menyebut tuntutan jaksa di kasus korupsi cenderung rendah.

"Saat responden ditanya penyebabnya, rata-rata mereka menjawab penegakan hukum tidak memberi efek jera," kata Vidhyandika. Dari hasil survey tersebut, Vidhyandika meminta pemerintah meningkatkan keseriuasan dalam memberantas tindak pidana korupsi.

Pasalnya 32,4 persen responden berpendapat pemerintah belum serius memberantas korupsi.

"Meskipun terdapat 58,5 persen yang mengatakan pemerintah sudah serius dalam upaya memberantas korupsi Tingkat keseriusan pemerintah dalam memberantas korupsi harus ditingkatkan, mengingat 32,4 persen responden berpendapat pemerintah belum serius memberantas korupsi. Ini angka yang cukup besar," ujar Vidhyandika. 

Pengumpulan data untuk survei ini berlangsung sejak 17-29 April melalui wawancara tatap muka menggunakan kuesioner. Populasi survei adalah warga negara Indonesia yang telah berusia 19 tahun ke atas. 

Kompas TV KPK Masih Dalami Kasus Suap Saipul Jamil
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Jokowi Klaim Kenaikan Harga Beras RI Lebih Rendah dari Negara Lain

Jokowi Klaim Kenaikan Harga Beras RI Lebih Rendah dari Negara Lain

Nasional
Layani Jemaah Haji, KKHI Madinah Siapkan UGD dan 10 Ambulans

Layani Jemaah Haji, KKHI Madinah Siapkan UGD dan 10 Ambulans

Nasional
Saksi Sebut Kumpulkan Uang Rp 600 juta dari Sisa Anggaran Rapat untuk SYL Kunjungan ke Brasil

Saksi Sebut Kumpulkan Uang Rp 600 juta dari Sisa Anggaran Rapat untuk SYL Kunjungan ke Brasil

Nasional
Soal Posisi Jampidum Baru, Kejagung: Sudah Ditunjuk Pelaksana Tugas

Soal Posisi Jampidum Baru, Kejagung: Sudah Ditunjuk Pelaksana Tugas

Nasional
KPK Diusulkan Tidak Rekrut Penyidik dari Instansi Lain, Kejagung Tak Masalah

KPK Diusulkan Tidak Rekrut Penyidik dari Instansi Lain, Kejagung Tak Masalah

Nasional
Jokowi Tekankan Pentingnya Alat Kesehatan Modern di RS dan Puskesmas

Jokowi Tekankan Pentingnya Alat Kesehatan Modern di RS dan Puskesmas

Nasional
100.000-an Jemaah Umrah Belum Kembali, Beberapa Diduga Akan Berhaji Tanpa Visa Resmi

100.000-an Jemaah Umrah Belum Kembali, Beberapa Diduga Akan Berhaji Tanpa Visa Resmi

Nasional
KPU Bantah Lebih dari 16.000 Suara PPP Hilang di Sumut

KPU Bantah Lebih dari 16.000 Suara PPP Hilang di Sumut

Nasional
Tata Kelola Makan Siang Gratis

Tata Kelola Makan Siang Gratis

Nasional
Sandiaga Sebut Pungli di Masjid Istiqlal Segera Ditindak, Disiapkan untuk Kunjungan Paus Fransiskus

Sandiaga Sebut Pungli di Masjid Istiqlal Segera Ditindak, Disiapkan untuk Kunjungan Paus Fransiskus

Nasional
Pakar Ingatkan Jokowi, Pimpinan KPK Tidak Harus dari Kejaksaan dan Polri

Pakar Ingatkan Jokowi, Pimpinan KPK Tidak Harus dari Kejaksaan dan Polri

Nasional
Kritik Haji Ilegal, PBNU: Merampas Hak Kenyamanan Jemaah

Kritik Haji Ilegal, PBNU: Merampas Hak Kenyamanan Jemaah

Nasional
Jokowi Puji Pelayanan Kesehatan di RSUD Baharuddin Kabupaten Muna

Jokowi Puji Pelayanan Kesehatan di RSUD Baharuddin Kabupaten Muna

Nasional
KPK Siap Hadapi Gugatan Praperadilan Gus Muhdlor Senin Hari Ini

KPK Siap Hadapi Gugatan Praperadilan Gus Muhdlor Senin Hari Ini

Nasional
Jasa Raharja Santuni Semua Korban Kecelakaan Bus Pariwisata di Subang  

Jasa Raharja Santuni Semua Korban Kecelakaan Bus Pariwisata di Subang  

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com