KPK Tampung Usulan Ahok agar Dalami Informasi soal Tambahan Kontribusi Terkait Izin Reklamasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menampung usulan yang disampaikan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok untuk mendalami informasi tidak diwajibkannya tambahan kontribusi kepada pengembang oleh Fauzi Bowo saat masih menjabat Gubernur DKI.

Hal ini terkait pemberian izin reklamasi.

Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha mengatakan, KPK sangat terbuka terhadap informasi dan masukan dari berbagai pihak dalam mengungkap kasus dugaan suap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) mengenai izin zonasi pesisir untuk proyek reklamasi di Teluk Jakarta.

Priharsa melanjutkan, KPK mengapresiasi jika informasi tersebut disertai data yang akurat.

"Kami sangat senang jika informasi itu disertai data yang cukup akurat. Kesaksian yang disertai data itu sangat membantu kami," ujar Priharsa, di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (7/9/2016).

(Baca: Soal Penurunan Tambahan Kontribusi, bagi Ahok seperti Menukar Emas dengan Perunggu)

Terkait kasus dugaan suap raperda reklamasi tersebut, Priharsa mengatakan, KPK terus melakukan pendalaman dan pengembangan penyidikan.

"Untuk pendalaman dan pengembangan penyidikan kan masih terus berjalan dan dilakukan," lanjut dia.

Priharsa menegaskan, KPK tidak pernah menyatakan bahwa pengusutan kasus itu berhenti.

"Jadi KPK tidak menutup diri dan tidak pernah ada pernyataan bahwa penangangan perkara reklamasi berhenti sampai di situ," kata Priharsa.

Sebelumnya, Ahok mengatakan, tambahan kontribusi bagi pengembang sebenarnya bukan hal yang baru.

Pada tahun 1997, Pemerintah Provinsi DKI pernah mewajibkan tambahan kontribusi kepada pengembang PT Manggala Krida Yudha.

Namun, kata Ahok, pada masa kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo, pengembang tidak dibebankan kontribusi tambahan lagi.

Ahok pun mempertanyakan kenapa tidak ada tambahan kontribusi selama masa Fauzi Bowo.

Dia meminta semua aparat untuk mengusut kenapa Fauzi Bowo tidak mewajibkan tambahan kontribusi kepada pengembang.