Golkar Siap Beri Sanksi untuk Kader yang Tak Dukung Ahok pada Pilkada DKI

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham menegaskan bahwa partainya telah solid untuk mendukung Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dalam Pilkada DKI Jakarta 2017 mendatang.

Menurut dia, dalam tradisi Golkar, bila suatu keputusan telah ditandatangani oleh ketua umum dan sekretaris jenderal, maka keputusan berlaku untuk dipatuhi semua kader.

"Tradisi yang dilakukan partai Golkar, sebelum melakukan keputusan boleh berwacana apa saja," kata Idrus di kawasan Gatot Subroto, Jakarta, Selasa (30/8/2016).

"Tapi kalau sudah diambil keputusan sesuai mekanisme yang demokratis dan ditandatangani ketua umum dan sekjen maka hanya satu, amankan, dan perjuangan seluruh keluarga Golkar," ujarnya.

Idrus menuturkan, bila terdapat kader Golkar yang berseberangan dari kehendak partai, maka kader akan terkena Peraturan Organisasi (PO) Nomor 13 tentang Disiplin dan Sanksi.

"Apabila ada yang tidak mengamankan maka PO 13 Partai Golkar akan berbicara tentang kedisiplinan. Kami tidak ingin ada kader partai yang tidak mengindahkan kebijakan partai," ucap Idrus.

Namun, Idrus tidak menjelaskan lebih lanjut sanksi yang akan diterima kader bila melanggar kebijakan partai.

Tiga partai telah secara resmi memberikan duluan kepada Ahok. Selain Partai Golkar, dua partai itu adalah Nasdem, dan Hanura.