Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua DPP Golkar Tak Khawatirkan Kerawanan Pilkada di Aceh

Kompas.com - 29/08/2016, 20:51 WIB
Lutfy Mairizal Putra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Pemenangan Pemilu Wilayah Aceh - Sumatera Utara DPP Partai Golkar, Andi Sinulingga tak khawatir dengan Indeks Kerawanan Pemilu yang menempatkan Aceh sebagai daerah paling rawan kedua dalam Pilkada 2017.

IKP yang dirilis Badan Pengawas Pemilu mencatat dari tujuh provinsi yang menggelar pilkada, Papua Barat, Aceh dan Banten adalah tiga provinsi yang memiliki tingkat kerawanan tertinggi.

"Tidak ada yang krusial," kata Andi di DPP Golkar, Jakarta, Senin (29/8/2016).

Andi menuturkan Golkar hanya perlu mengawal penyelenggaraan pilkada dengan mengirimkan saksi di tempat pemungutan suara.

Terkait keamanan, Andi haqul yakin Aceh telah kondusif. Meski demikian, Andi mengakui terdapat beberapa daerah yang rawan dalam tahapan Pilkada.

"Daerah yang rawan seperti di bagian pesisir timur utara, jumlahnya sekitar delapan kabupaten kota, ini dipandang rawan. Kenapa? Karena di masa lalu, pemilu yang lalu tahun 2012 juga begitu, sekarang relatif sudah membaik, di wilayah tengah, barat selatan relatif aman, cuman persepsi umum kebanyakan aceh tidak aman," ucap Andi.

(Baca: Papua Barat dan Aceh Daerah Paling Rawan di Pilkada 2017)

Andi bercerita, pada tahun 2012, tong suara hasil pencoblosan sempat dibawa kabur. Masih pada tahun yang sama, ditemukan intimidasi yang relatif masif terhadap masyarakat untuk memilih calon tertentu.

"Sekarang relatif aman. Dulu ada jarak partai lokal dan nasional. Tidak ada masalah sekarang," ujar Andi.

IKP mengukur tiga aspek utama yang saling berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu demokratis, antara lain dimensi penyelenggaraan, kontestasi, dan partisipasi. P

Provinsi Papua Barat, Aceh, dan Banten menjadi daerah dengan tingkat kerawanan tertinggi dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak 2017.

Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Divisi Pengawasan, Daniel Zuchron menjelaskan ketiga daerah ini memiliki kerawanan tinggi karena adanya potensi pelanggaran dan kerawanan dari aspek penyelenggaraan, kontestasi, dan partisipasi Pilgub 2017.

Kompas TV Tiga Daerah Ini Rawan Pelanggaran UU Pilkada
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

PKS Usung Anies-Sohibul Iman di Pilkada Jakarta, Tutup Peluang Cawagub dari Nasdem atau PDI-P?

PKS Usung Anies-Sohibul Iman di Pilkada Jakarta, Tutup Peluang Cawagub dari Nasdem atau PDI-P?

Nasional
Sudahi Manual, Waktunya Rekapitulasi Pemilu Elektronik

Sudahi Manual, Waktunya Rekapitulasi Pemilu Elektronik

Nasional
Menko PMK Minta Warga Waspadai Penyalahgunaan Rekening untuk Judi 'Online'

Menko PMK Minta Warga Waspadai Penyalahgunaan Rekening untuk Judi "Online"

Nasional
Saksi Ungkap Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton Jadi Baja untuk Bantu Industri Baja Nasional

Saksi Ungkap Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton Jadi Baja untuk Bantu Industri Baja Nasional

Nasional
Pendidikan dan Penguatan Demokrasi

Pendidikan dan Penguatan Demokrasi

Nasional
Divonis 9 Tahun Penjara di Kasus LNG, Karen Agustiawan Banding

Divonis 9 Tahun Penjara di Kasus LNG, Karen Agustiawan Banding

Nasional
Jokowi Kunker ke Kalimantan Tengah untuk Cek Bantuan Pompa Air

Jokowi Kunker ke Kalimantan Tengah untuk Cek Bantuan Pompa Air

Nasional
Saat Kominfo Mengaku Tak Takut terhadap Peretas PDN yang Minta Rp 131 Miliar, Klaim Pegawainya Kerja 24 Jam

Saat Kominfo Mengaku Tak Takut terhadap Peretas PDN yang Minta Rp 131 Miliar, Klaim Pegawainya Kerja 24 Jam

Nasional
Gerindra: Prabowo Tak Berhalangan untuk Menemui Lawan Politik

Gerindra: Prabowo Tak Berhalangan untuk Menemui Lawan Politik

Nasional
Komisi I DPR Panggil Menkominfo dan BSSN Besok, Tuntut Penjelasan soal PDN Diserang

Komisi I DPR Panggil Menkominfo dan BSSN Besok, Tuntut Penjelasan soal PDN Diserang

Nasional
Satgas Pemberantasan Judi Online Tak Langsung Sasar Bandar, Prioritaskan Pencegahan

Satgas Pemberantasan Judi Online Tak Langsung Sasar Bandar, Prioritaskan Pencegahan

Nasional
Pendaftaran Capim dan Dewas KPK 2024-2929 Mulai Dibuka

Pendaftaran Capim dan Dewas KPK 2024-2929 Mulai Dibuka

Nasional
PKK sampai Karang Taruna Dilibatkan Buat Perangi Judi 'Online'

PKK sampai Karang Taruna Dilibatkan Buat Perangi Judi "Online"

Nasional
4 Bandar Besar Judi 'Online' di Dalam Negeri Sudah Terdeteksi

4 Bandar Besar Judi "Online" di Dalam Negeri Sudah Terdeteksi

Nasional
[POPULER NASIONAL] Pertemuan Presiden PKS dan Ketum Nasdem Sebelum Usung Sohibul | 3 Anak Yusril Jadi Petinggi PBB

[POPULER NASIONAL] Pertemuan Presiden PKS dan Ketum Nasdem Sebelum Usung Sohibul | 3 Anak Yusril Jadi Petinggi PBB

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com