Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 29/08/2016, 07:05 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Kaukus Pancasila dari Fraksi PDI Perjuangan Eva Kusuma Sundari menganggap teror bom di Gereja Katolik Stasi Santo Yosep, Medan, menunjukkan lemahnya program deradikalisasi yang selama ini dilakukan pemerintah.

Menurut dia, pemerintah gagal dalam memberantas penyebaran kebencian dan menghapuskan aksi teror.

Program deradikalisasi, kata Eva, tidak mampu mencegah meluasnya siar kebencian di tengah-tengah masyarakat.

"Siar kebencian yang meluas akan mendorong berbagai aksi teror dengan sasaran secara acak, baik dilakukan oleh individu maupun kelompok," ujar Eva, melalui keterangan tertulis, Senin (29/8/2016).

Oleh karena itu, Kaukus Pancasila mendesak agar program deradikalisasi dapat diorientasikan untuk melawan siar kebencian.

Eva mengatakan, meski tidak ada korban jiwa, teror di Medan telah menciptakan rasa takut kepada umat Katolik yang hendak melaksanakan ibadahnya dalam suasana aman.

“Program deradikalisasi harus diperluas dengan menggunakan strategi konstitusi. Pendekatan agama saja tidak lah cukup,” kata Eva.

Eva juga menilai peristiwa ini sebagai bagian dari perang proksi. Pasalnya, pelaku yang masih berusia remaja pikirannya telah dimanipulasi sehingga berani melakukan aksi tersebut.

Kepolisian diminta mengungkap otak di balik upaya prngeboman dan percobaan pembunuhan terhadap pastor Albret S. Pandiangan.

"Jangan biarkan anak-anak Indonesia terus menjadi korban manipulasi pihak tertentu yang mengambil keuntungan dalam perang proksi ini," kata Eva.

BNPT bertanggung jawab

Senada dengan Eva, anggota Kaukus Pancasila Maman Imanulhaq dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa menegaskan bahwa Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dan Polri harus bertanggung jawab atas lengahnya aparat mereka.

Ia mengaku prihatin atas kinerja intelijen yang tidak mampu mendeteksi sebelum aksi tersebut terjadi.

Kementerian Agama juga dinilai tidak berhasil membangun budaya toleransi di masyarakat, khususnya di kalangan generasi muda.

"Peristiwa ini merupakan bukti nyata bahwa intoleransi dan radikalisme telah merasuk ke generasi muda bangsa. Ini sangat berbahaya,” ujar Maman.

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

KPK Usut Perkara Baru di PLN Unit Sumatera Bagian Selatan Terkait PLTU Bukit Asam

KPK Usut Perkara Baru di PLN Unit Sumatera Bagian Selatan Terkait PLTU Bukit Asam

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Data Aman meski Sirekap Terhubung Server Luar Negeri

Menko Polhukam Pastikan Data Aman meski Sirekap Terhubung Server Luar Negeri

Nasional
Soal Maksud Jokowi Panggil 2 Menteri PKB, Budi Arie: Kita Perlu Persatuan

Soal Maksud Jokowi Panggil 2 Menteri PKB, Budi Arie: Kita Perlu Persatuan

Nasional
MER-C Indonesia Kirim 11 Relawan Medis ke Gaza

MER-C Indonesia Kirim 11 Relawan Medis ke Gaza

Nasional
Projo Bilang Kaesang dan Erina Tak Maju Pilkada 2024

Projo Bilang Kaesang dan Erina Tak Maju Pilkada 2024

Nasional
Dapat Restu Jokowi, Sekretaris Pribadi Iriana Maju Pilwalkot Bogor 2024

Dapat Restu Jokowi, Sekretaris Pribadi Iriana Maju Pilwalkot Bogor 2024

Nasional
Rapat dengan DPR, Risma Dicecar soal Banjir Bansos Jelang Pencoblosan

Rapat dengan DPR, Risma Dicecar soal Banjir Bansos Jelang Pencoblosan

Nasional
Tiga Anak Mantan Presiden Raup Suara Besar di Pileg: Trah Soekarno, Soeharto, dan SBY

Tiga Anak Mantan Presiden Raup Suara Besar di Pileg: Trah Soekarno, Soeharto, dan SBY

Nasional
Menkominfo Klaim Situasi Media Sosial Usai Pemilu 2024 Lebih Baik ketimbang 2019

Menkominfo Klaim Situasi Media Sosial Usai Pemilu 2024 Lebih Baik ketimbang 2019

Nasional
Hasil Rekapitulasi KPU: Prabowo-Gibran Menang di Maluku

Hasil Rekapitulasi KPU: Prabowo-Gibran Menang di Maluku

Nasional
Kemenkominfo 'Take Down' 1.971 Berita Hoaks Terkait Pemilu 2024

Kemenkominfo "Take Down" 1.971 Berita Hoaks Terkait Pemilu 2024

Nasional
Menko Polhukam: Pengumuman Hasil Pemilu 2024 Masih Sesuai Rencana, 20 Maret

Menko Polhukam: Pengumuman Hasil Pemilu 2024 Masih Sesuai Rencana, 20 Maret

Nasional
Kasus Korupsi APD Covid-19, Wakil Ketua MPR Tak Penuhi Panggilan KPK karena Sedang Umrah

Kasus Korupsi APD Covid-19, Wakil Ketua MPR Tak Penuhi Panggilan KPK karena Sedang Umrah

Nasional
Tunggu PDI-P untuk Gulirkan Hak Angket, PKB: Bagusnya Bareng-bareng

Tunggu PDI-P untuk Gulirkan Hak Angket, PKB: Bagusnya Bareng-bareng

Nasional
KPK Cegah Pengusaha Hanan Supangkat Terkait Kasus TPPU Syahrul Yasin Limpo

KPK Cegah Pengusaha Hanan Supangkat Terkait Kasus TPPU Syahrul Yasin Limpo

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com