Kurang “Update” Perkembangan Hari Kemarin? Inilah 5 Berita yang Perlu Anda Tahu

Lihat Foto

Ilustrasi(THINKSTOCK)

Kasubdit Kasasi Perdata, Direktorat Pranata dan Tata Laksana Perkara Perdata Mahkamah Agung, Andri Tristianto Sutrisna, sebagai terdakwa di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (14/7/2016).

Seorang pria membuka game virtual Pokemon Go di samping kertas larangan, di lingkungan Istana Negara, Jakarta, Rabu (20/7/2016). Larangan bermain Pokemon Go di area Istana Kepresidenan yang merupakan objek vital negara diterapkan untuk menjaga keamanan.

Bagi yang tak sempat membaca berita-berita hari kemarin, inilah rangkuman 5 berita yang perlu Anda tahu kemarin.

1. Perbankan Singapura Rela Bayar 4 Persen Dana Tebusan Pengampunan Pajak WNI

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengakui, bank-bank besar di Singapura sudah memberikan tawaran menggiurkan agar harta para pengusaha Indonesia tetap disimpan di Negeri Singa tersebut.

Bank-bank Singapura rela membayar 4 persen uang tebusan repatriasi aset milik warga Indonesia yang disimpan di negara itu.

"Memang itu sudah ditawarkan oleh bank-bank besar Singapura," ujar Ketua Kadin Indonesia Rosan P Roeslani di Kompleks Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (21/7/2016).

Simak berita lengkapnya di sini.

Baca pula: Ini Cara Bank Singapura Tahan Dana WNI agar Tak "Pulang Kampung"

2. Gaya Risma Ngeles Jika Ditunjuk PDI-P Maju ke DKI 1

Ambaranie Nadia K.M Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini tidak bisa membayangkan jika dirinya ditunjuk Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri untuk maju sebagai bakal calon gubernur DKI Jakarta.
Namun apa yang akan terlontar dari mulut Risma jika Megawati benar-benar meminta hal itu?

"'Mati aku', hahaha," ujar Risma seraya tertawa saat ditemui wartawan di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Kamis (21/7/2016).

Simak beritanya di sini.

3. Pejabat MA Patok Tarif Rp 100 Juta untuk Atur Komposisi Hakim

KOMPAS.com/ABBA GABRILLIN Kasubdit Kasasi Perdata, Direktorat Pranata dan Tata Laksana Perkara Perdata Mahkamah Agung, Andri Tristianto Sutrisna, sebagai terdakwa di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (14/7/2016).

Kepala Sub Direktorat Kasasi Perdata, Direktorat Pranata dan Tata Laksana Perkara Perdata Mahkamah Agung, Andri Tristianto Sutrisna, diduga ikut mengatur perkara dan memilih komposisi hakim di Mahkamah Agung.

Terdakwa dalam kasus suap terkait penundaan pengiriman salinan putusan kasasi tersebut menjanjikan kepada pihak yang berperkara mengenai pengaturan nama-nama hakim yang bakal menangani perkara.

Bahkan, ia mematok tarif sebesar Rp100 juta untuk mengatur komposisi Hakim Agung.
Simak beritanya di sini.